nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pertamina Pakai Barcode dan Kartu agar Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 04 Juli 2018 15:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 07 04 320 1917796 pertamina-pakai-barcode-dan-kartu-agar-elpiji-3-kg-tepat-sasaran-cY3AF3dpQx.jpeg Elpiji 3 Kg (Foto: Antara)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) tengah memproses pengadaan kode batang elektrik atau barcode untuk distribusi elpiji 3 kg subsidi kepada masyarakat.

Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, penggunaan barcode merupakan langkah pemerintah untuk memonitor pengawasan dan distribusi yang tepat sasaran.

“Kalau barcode itu kan cara Pertamina untuk memonitor kemudian mengawasi distribusinya, jadi barcode sedang dalam proses,” ujar Nicke di Fairmount Hotel, Rabu (4/7/2018).

Pasokan Gas Elpiji Seluruh Indonesia Dipastikan Aman 

Di samping menerapkan skema barcode, perusahaan energi plat merah ini juga akan menerapkan sistem kartu. Di mana sistem ini dapat disinergikan dengan komoditas bersubsidi lainnya yang menjadi program pemerintah.

Dengan demikian, distribusi elpiji bersubsidi akan menggunakan dua skema tersebut. Sedangkan untuk elpiji 3 kg non-subsidi dibedakan dengan tabung berwarna pink fuschia yang sudah dilakukan uji pasar sejak 1 Juli 2018 di Surabaya dan Jakarta.

“Ini kan sinergi ya, Bulog juga melakukan untuk beras. Penerapan dua-duanya tidak masalah karena kartu itu memudahkan dalam pemberian subsidinya,” jelas dia.

Pasokan Gas Elpiji Seluruh Indonesia Dipastikan Aman

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, pihaknya akan menempuh alternatif distribusi tertutup untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. Kementerian ESDM juga memiliki alternatif lain selain pemberian barcode untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran, yaitu melalui subsidi langsung.

"Subsidi langsung kepada masyarakat tertentu saja digabung dengan sistem kartu yang dipakai untuk subsidi komoditi lain," jelas dia.

Kebijakan tersebut masih dikaji oleh Kementerian ESDM, dan ditargetkan dapat diterapkan pada tahun 2019.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini