Backlog Rumah Masih Menghantui RI, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 04 September 2018 16:31 WIB
https: img.okezone.com content 2018 09 04 470 1945884 backlog-rumah-masih-menghantui-ri-bagaimana-cara-mengatasinya-FGFpZlQVfa.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Masalah backlog masih menjadi masalah utama dari penyediaan perumahan di Indonesia. Menurutnya, angka backlog dalam beberapa tahun belakangan terus mengalami kenaikan hingga 800.000 untuk setiap tahunya.

Managing Director SPS Group Asmat Amin menyarankan agar dalam Iima tahun ke depan Pemerintah membuat program pembangunan rumah bagi MBR tersendiri yang lebih massif, terstruktur, dan terencana guna mengatasi persoalan tersebut. Sebab menurutnya, MBR bisa menjadi sebuah solusi untuk mengurangi angka backlog.

"Bagi Pemerintah, memperkecil angka backlog rumah bukanlah perkara mudah. Karenanya, seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu membantu merealisasikan pembangunan Sejuta Rumah," ujarnya dalam acara diskusi Indonesia Housing & Creative Forum, bertajuk: DP KPR 0 Rupiah Dongkrak Kebangkitan Properti Generasi Milenial di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

 

Selain itu, Pemerintah iuga harus berani menawarkan insentif yang menarik bagi dunia usaha, sehingga developer baik BUMN maupun swasta dengan sendirinya berbondong-bondong membangun hunian terjangkau bagi MBR.

"Masalah yang ada saat ini adalah hampir semua developer enggan membangun hunian murah lantaran belakangan ketersediaan tanah untuk pengembangan hunian MBR di sejumlah wilayah strategis sudah semakin langka. Kalaupun ada, pasti harganya sudah selangit yang sulit dijangkau oleh pengembang. Apalagi bila skala bisnis mereka kecil dengan kemampuan finansial yang minim," jelasnya.

Asmat Amin memaklumi bahwa keengganan developer membangun hunian bagi MBR tidak terlepas dari sejumlah insentif dari Pemerintah, seperti skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan properti) dan subsidi bunga kredit hunian belum mampu meniikat minat dunia usaha sektor properti. Selain litu, ketentuan harga unit dan luasan rumah subsidi yang cenderung sama di tiap-tiap wilayah, di mana masing-masing dipatok Rp140 jutaan dan Rp7,8-Rp8 juta per meter persegi.

Menurutnya, ketentuan itu terbilang sulit dan tidak relevan lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Sebab. pada praktiknya para pengembang kerap kesulitan melakukan hitung-hitungan bisnis pengembangan proyek hunian MBR dengan keuntungan yang waiar karena karakteristlk bisnis serta daya beli masyarakat diIl masing-masing wilayah berbeda-beda.

Seharusnya, Pemerintah menentukan nilai luar rumah subsidi sesuai ilmu perbankan, dengan cara menghitung sepertiga besaran UMR (upah minimum regional) masing-masing daerah dikalikan 20 tahun plus bunga cicilan 5% per tahun.

 

Sebagai contohnya, adalah di Kota Subang dengan UMR Rp2,7 juta, maka akan ketemu angka sebesar Rp226 jutaan (1/3 UMR = Rp900.000 + bunga cicilan 5% = 45.000 x 240 bulan). Begitu juga di Karawang, dengan UMR Rp4,5 juta maka akan ketemu harga Rp340 jutaan per unit.

Artinya, harga rumah subsidi bisa berbeda beda setiap daerahnya. Sebab harganya disesuaikan dengan karakteristik dan daya beli masyarakat di daerah tersebut.

"Skema ini juga memungkinkan pengembang untuk men-down grade luasan unit menjadi lebih kecil ketika hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk karena harga tanah di daerahnya Iebih mahal. Bahkan, penghitungan harga rumah subsidi seperti ini Iebih fair dan menarik bagi developer ketimbang skema harga yang diberlakukan Pemerintah saat ini," jelasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini