nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masyarakat Jadi Penentu, PLTN Bisa Dibangun di Indonesia

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Rabu 26 September 2018 18:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 26 320 1956011 masyarakat-jadi-penentu-pltn-bisa-dibangun-di-indonesia-HEZX7jXhZS.jpg Mantan Menteri ESDM Purnomo (Foto: Okezone)

MEDAN - Faktor penerimaan masyarakat menjadi hal penting dalam pelaksanaan proyek pembangkitan listrik demi mewujudkan ketahanan energi nasional. Terlebih untuk jenis energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Hal itu dikatakan Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Energi Berkelanjutan untuk Ketahanan Nasional yang digelar di Universitas Katolik Santo Thomas.

Baca Juga: Wamen ESDM Beri Sinyal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Siap Dibangun di RI

Hadir dalam seminar Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Rektor Unika Santo Thomas Medan, Frietz R Tambunan, serta para dosen dan ratusan mahasiswa.

"Selama masyarakat tidak dapat menerima kehadiran proyek itu, maka itu akan sulit berhasil," sebutnya, Medan, Rabu (25/9/2018).

Purnomo menjelaskan, dalam konsep mewujudkan ketahanan energi nasional, pemerintah terus berupaya dalam memanfaatkan sumber energi yang ada mulai dari sumber energi baru terbarukan maupun soal pemanfaatan teknologi nuklir. Akan tetapi hal ini tidak berjalan mulus mengingat dalam prosesnya banyak sekali kendala terutama untuk mendapatkan 'persetujuan' dari masyarakat.

"Untuk nuklir misalnya kita sempat mewacanakan membangunnya di Gunung Muria. Namun itu ditolak. Nah sekarang sedang disiapkan roadmap-nya karena ini menyangkut penerimaan masyarakat jadi enggak boleh buru-buru,"ungkapnya.

Baca Juga: Erdogan dan Putin Bangun PLTN Pertama di Turki Senilai Rp274 Triliun

Upaya menjembatani persoalan ini menurut Guru Besar di Institute Teknologi Bandung itu, harus dilakukan dengan pendekatan yang didukung dengan kajian akademis proyek yang akan dibangun. Kajian analisis dampak lingkungan (amdal) harus mampu memberi penjelasan terkait sisi negatif dan positif dari proyek tersebut.

"Di situ pentingnya, karena prinsipnya dalam Amdal itu kan dijelaskan minusnya di sini, plusnya di sini. Itu yang akan bisa membuat masyarakat bisa menerima. Tapi itu tadi pemerintah sendiri masih menyatakan bahwa nuklir menjadi opsi terakhir," terangnya.

Ketahanan energi nasional, lanjut Purnomo, mengandung unsur ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), daya beli (affordibility), bisa menerima (acceptability), dan keberlanjutan (sustainability), atau dinyatakan sebagai 4A+S. Pengelolaan EBT saat ini, menurutnya belum sepenuhnya memenuhi unsur tersebut.

Apabila dilihat dari availability, potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar sehingga dimungkinkan untuk menjamin sustainability. Hal ini menunjukan, dua unsur ini telah terpenuhi dalam pengembangan EBT di Indonesia. Sementara itu, bila dilihat dari accesibility, masih perlu adanya pengembangan infrastruktur, sejalan dengan pengembangan EBT. Kemudian jika dilihat dari unsur affordibility, saat ini tantangan utama pengembangan EBT adalah harganya yang masih relatif tinggi.

“Kalau diadu EBT dengan non EBT, kalah EBT. Masih rendah karena harga masih relatif tinggi dan pengembangannya belum pada skala keekonomian,” ujarnya.

(Feb)

Dari unsur acceptability, dia mengungkapkan bahwa pada umumnya EBT dapat diterima publik kecuali EBT tertentu yang memerlukan sosialisasi. Contohnya adalah nuklir, yang tidak semua negara mau menerima penggunaan energi ini.

"Di Indonesia, keputusan go atau no-go nya PLTN masih menunggu keputusan Presiden yang dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Nuklir untuk tujuan pengembangan PLTN dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan mempertimbangkan standar keselamatan kerja dan dampak bahaya radiasinya," katanya.

Di tempat yang sama, Febby Tumiwa, pakar energi terbarukan dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, Indonesia berada di daerah pusat gempa atau ring of fire. Dengan kondisi itu dibutuhkan penelitian lebih komprehensif jika ingin membuat PLTN.

"Pada tahun 80-an ada wacana pembangunan PLTN di Muria, tetapi setelah tsunami dan gempa di Yogyakarta pada 2006 dan dilakukan studi ulang, ternyata ditemukan sesar atau patahan di Muria. Yang artinya, bila pembangunan dilakukan maka akan merugikan dan memberikan dampak yang buruk pada lingkungan," ujarnya.

Selain itu, biaya pembangunan dan harga jual per kwh yang mahal juga menjadi pertimbangan untuk menolak pembangunan PLTN. Atas dasar itu Febby mengusulkan dan mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya yang sangat berlimpah di Indonesia untuk mencapai target 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah.

(Feb)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini