Share

Tarif MRT Jakarta Disepakati Rp10.000

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 10:10 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 01 320 1971816 tarif-mrt-jakarta-disepakati-rp10-000-4jnsDRtRu0.jpg Foto: MRT Jakarta (Giri/Okezone)

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta siap memberikan subsidi tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase I rute Lebak Bulus- Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Usulan tarif yang diajukan PT MRT sebesar Rp10.000 dinilai mampu mengalihkan pengendara pribadi ke moda transportasi massal tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, usulan tarif sekitar Rp8.500 hingga Rp10.000 tidak terlalu mahal. Apalagi, di sekitar stasiun MRT Jakarta nantinya dibangun Kawasan Berorientasi Transit (transit oriented development -TOD) yang terintegrasi dengan moda transportasi lain.

“Dengan kondisi MRT dan tarif Rp10.000, kami yakin masyarakat khususnya pengendara pribadi akan beralih ke MRT,“ kata Prasetio usai menikmati kereta pertama MRT Jakarta selama 15 menit dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Lebak Bulus.

Baca Juga: Jepang Izinkan Kontraktor Lokal Garap Proyek MRT Fase II

Prasetio menjelaskan, usulan tarif PT MRT Jakarta saat ini tengah dibahas oleh eksekutif sebelum diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, dengan tarif Rp10.000, Pemprov DKI pastinya akan memberikan subsidi.

Ketua Banggar itu juga menyatakan, tidak masalah memberikan subsidi tarif MRT. Apalagi dengan tarif Rp10.000 penumpang hanya sekali bayar dan bebas berpindah ke moda transportasi lainnya.

“Terpenting, masyarakat berpindah ke angkutan umum.

Kalau terintegrasi dengan moda transportasi lainnya ya enggak masalah. Masyarakat Jakarta selama MRT itu nyaman digunakan baik operasionalnya, bisa on time, terintegrasi, saya rasa orang pasti akan menggunakan MRT,” ujarnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, telah mengajukan usulan tarif MRT Jakarta sekitar Rp8.500 per 10 kilometer. Menurut dia, penentuan tarif MRT berada di tangan Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Pembangunan Proyek MRT Fase II Bakal Koordinasi dengan Pihak Istana

Namun, dia berharap, tarif yang ditentukan tidak melampaui usulan tarif dari MRT Jakarta yang berada dikisaran batas paling rendah Rp8.500 hingga Rp10.000 batas tertinggi. Besaran angka ini didapatkan dari rider ship survei yang digelar PT MRT Jakarta.

Hasilnya, tarif ideal di Rp8.500 per penumpang per 10 kilometer untuk MRT Fase 1 dengan panjang rute 16 kilometer. Dengan tarif Rp8.500, kata dia, MRT diperkirakan akan mendapat 130.000 penumpang per hari. Angka ini diajukan ke Pemprov DKI Jakarta untuk di tetapkan besaran tarif MRT, kemudian dirumuskan besaran subsidi pemerintah untuk operasional MRT.

“Pemprov yang akan menentukan, kalau kita sudah mengusulkannya. Kalau tarif Rp15.000 kita tidak menyarankannya. Terlalu tinggi. Usulan kita dari Rp8.500 hingga Rp10.000,” ungkapnya. Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati menuturkan, penghitungan subsidi tarif MRT masih dalam tahap pembahasan.

Menurut dia, besaran subsidi yang diberikan nanti diambil dari tarif ekonomi MRT dikurangi tarif yang dijangkau masyarakat. PT MRT mengajukan usulan tarif Rp8.500-10.000. Menurut dia, hasil subsidi yang dibahas dari berbagai aspek akan berpatokan terhadap tarif rekomendasi tersebut.

(Feb)

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Selain itu, keputusan tarif juga akan dihitung melalui skema kerja sama antara Pemprov DKI dan PT MRT. Ada dua skema kerja sama yang bisa dilakukan yakni skema bangun-serah-guna atau build transfer operate (BTO) atau bangun-guna-serah atau build operate transfer (BOT).

BTO merupakan skema pendanaan proyek dimana entitas swasta menerima konsesi dari pihak lain untuk mendanai, merancang, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas.

Model ini memungkinkan penerima konsesi mendapatkan kembali investasi dan biaya operasi serta pemeliharaan yang dikeluarkan dalam suatu proyek. Sementara skema BOT yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Di mana, BUMD hanya berinvestasi kepada prasarananya. Sementara pemerintah sebagai pemilik aset berinvestasi lebih kepada fisik atau sarananya. Hasil pembahasan itu nantinya juga akan memengaruhi tarif yang ditetapkan untuk layanan MRT. “Skema kerjasamanya juga dihitung terlebih dahulu bagaimana kesiapan pemda, apakah akan di beli kembali seluruhnya atau dikerjasamakan,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini