nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Cari 'Harta Karun' Pajak, Potensinya Rp750 Triliun

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 09 November 2018 10:52 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 09 20 1975424 sri-mulyani-cari-harta-karun-pajak-potensinya-rp750-triliun-Wjk0AhRpzS.jpg Foto: Taufik Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sri Mulyani mengatakan, perjanjian kerja sama dan MoU tersebut untuk edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang sekarang kita sekitar 11%-12% itu menggambarkan potensi yang masih sangat besar," ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (9/10/2018).

Baca Juga: Sri Mulyani Sadarkan Bayar Pajak Lewat Pendidikan

Dia menjelaskan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini sudah mendekati Rp16.000 triliun. Di mana kalau tax ratio dinaikkan hampir sama dengan negara-negara lain sekitar 16% dari PDB akan sangat besar potensi pajaknya.

"Maka kita punya potensi Rp750 triliun yang bisa dikumpulkan. Dari statistik pembayar pajak dari 10 baru, satu yang yang bayar. Ini menggambarkan ketidakadilan," ungkapnya.

Baca Juga: Hari Cemburu Nasional, Warga Finlandia Bisa Tahu Siapa Pembayar Pajak Tertinggi

Dia menambahkan, saat ini tingkat kesadaran bayar pajak meningkat. Namun, menjadi dilema ketika wajib pajak membayar pajak melihat masih ada wajib pajaknya tidak membayar pajak dan tidak mendapat hukuman.

"Oleh karena itu, tugas kita ini tidak mudah dibutuhkan satu pemahaman dan kesadaran yang harus ditanamankan sejak usia dini. Maka itu kita senang dengan MoU ini," jelasnya.

 Baca Juga: Penerimaan Pajak Capai Rp1.015 Triliun Setara 71,32% di Oktober 2018

Dia menuturkan, kerja sama dengan kementerian agama terkait hal ini juga untuk bisa, mensosialisasikan di madrasah dan pesantren. "Kita perlu menanamkan mengenai pajak yang lahir bersamaan dengan negeri ini," pungkasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini