nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sistem Ganjil Genap di Jakarta Bakal Diperpanjang Lagi?

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 12 November 2018 13:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 12 320 1976623 sistem-ganjil-genap-di-jakarta-bakal-diperpanjang-lagi-e5ClHhqEaC.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menginginkan agar kebijakan perluasan ganjil genap di wilayah Jabodetabek bisa diperpanjang. Hal tersebut menyusul akan habisnya masa waktu kebijakan perluasan ganjil genap pada Desember 2018.

Seperti diketahui, pemerintah melalui BPTJ melakukan perluasan kebijakan ganjil genap disejumlah ruas jalan umum dan jalan tol. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas karena adanya event olahraga terbesar di Asia yakni Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Baca Juga: Kebijakan Ganjil Genap Diperluas, Driver Online Gigit Jari

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dirinya berharap jika kebijakan ganjil genap bisa diperpanjang hingga adanya kebijakan baru yang diterapkan pemerintah untuk mengatur arus kendaraan di wilayah Jabodetabek.

"Ganjil genap yang perluasan kan sampai Desember. Nah kita lagi evaluasi terus, saya nanti kasih masukan ke Pak Gubernur (DKI Jakarta) kira-kira setelah Desember kebijakannya apa. Saya sarannya kalau bisa diperpanjang terus," ujarnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Baca Juga: Perpanjangan Ganjil-Genap Mulai Berlaku Hari Ini, Simak Jam Penerapannya

Bambang menambahkan, BPTJ sendiri telah menyiapkan kebijakan alternatif yakni penerapan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar untuk menggantikan kebijakan perluasan ganjil genap. Namun kebijakan tersebut ditargetkan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2019 mendatang.

"Kita siapkan jangan sampai ada kekosongan kebijakan, nanti kondisinya semrawut lagi," " ucapnya.

Bambang juga belum bisa memastikan berapa total investasi yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan yang baru di Indonesia ini. Sebab, hasil kajian masih terus berjalan dan ditargetkan akan rampung pada tahun depan.

"Belum karena masterplan-nya lagi dibikin. Karena itu menunjukan ruas-ruas jaringannya mana saja, nanti baru ketahuan di mana saja investasinya. " kata Bambang.

Baca Juga: Sistem Ganjil-Genap Tak Berlaku pada Akhir Pekan & Tanggal Merah

Menurut Bambang, nantinya pihaknya akan melakukan kajian-kajian teknis terlebih dahulu. Setelah kajian rampung barulah pihaknya akan melakukan lelang kepada investor.

Adapun penerapan ERP ini nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Artinya kebijakan ini sama sekali tidak akan mengeluarkan uang negara satu Rupiah pun.

"Belum kan baru studi dulu. Lelangnya tahun depan. begitu lelang langsung investasi. dan ini proyeknya KPBU, jadi enggak ada pakai duit pemerintah," jelasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini