nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bangun Rumah Khusus PNS, TNI dan Polri, Ini Relaksasi yang Harus Dilakukan

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 14 November 2018 20:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 14 470 1977925 bangun-rumah-khusus-pns-tni-dan-polri-ini-relaksasi-yang-harus-dilakukan-w529uZeP1d.jpeg Ilustrasi Rumah: Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah berencana membangun rumah khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Saat ini kajian mengenai skemanya masih terus dilakukan pemerintah namun yang paling memungkinkan adalah lewat skema tanpa uang muka atau DP (Down Payment) 0 Rupiah.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, untuk merealisasikan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama adab bagaimana memberikan relaksasi pada BI Check-in.

Baca Juga: Sri Mulyani Pelajari Rumah DP 0% untuk PNS hingga Polri

Menurutnya, adanya program DP 0 Rupiah atau relaksasi Loan to Value (LTV) yang dikeluarkan Bank Indonesia memang berdampak baik. Namun penjualan rumah justru terlalu lama karena ketatnya proses BI Checkin yang dilakukan pihak perbankan.

"Salah satu yang bisa merelaksasi kebijakan ini adalah BI Check-in di perlonggar," ujarnya dalam acara Konferensi pers di Kantor Pusat DPP REI, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Selain itu menurutnya Eman, pemerintah juga harus bantu mempermudah dalam proses penyediaan lahan. Karena menurutnya, kendala yang masih harus dihadapi pengembang dalam membangun rumah murah adalah proses land clearing atau pembebasan lahan.

"Land clearingnya lebih mahal di jarak tertentu harga material mahal maka dimungkinkan si harga rumah bisa di atas plafon," ucapnya.

rumah

Menurut Eman, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya mengusulkan agar harga rumah yang di atas 20% itu bisa diberikan relaksasi pajak. Khususnya relaksasi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk menghindari mahalnya harga rumah.

"Untuk hal seperti itu kita mengusulkan bahwa seandainya terjadi 20% harga di atas plafon kita pernah mengusulkan untuk 20% di atas plafon itu terkena PPn dan PPH. Yang di bawah itu tetap MBR di mana PPN dan PPhnya 0," jelasnya.

Baca Juga: 900 Ribu PNS hingga TNI-Polri Belum Punya Rumah

Selain itu lanjut Eman, ada beberapa kebijakan lain juga yang perlu direlaksasi oleh pemerintah. Seperti masalah perizinan, masalah di perbankan, pertanahan hingga masalah perpajakan.

"Tentu kebijakan, kebijakan lain dibutuhkan mengenai perizinan kemudian dari sisi perbankan, pertanahan, dan lain-lain. Karena ada 7 item yang terkait langsung dengan industri properti dan perumahan satu pertanahan, tata ruang, perbankan, infrastruktur yang menyangkut jalan publik transportasi, air drainase dan lain-lain," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini