Defisit APBN Capai 1,6% Setara Rp237 Triliun
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2018 sebesar Rp237 triliun atau sekitar 1,60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama tahun 2017, angka defisit APBN mencapai Rp308 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka defisit tersebut disumbang oleh penerimaan negara dan belanja negara. Adapun penerimaan negara hingga Oktober 2018 sebesar Rp1.483,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.720,8 triliun.
Baca Juga: Kondisi APBN per September 2018 Defisit Rp200,2 Triliun, Begini 5 Faktanya
"Defisit anggaran total sampai akhir Oktober Rp237 triliun turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp308 triliun," ujarnya dalam acara Konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (15/11/2018).
Dengan demikian, keseimbangan primer hingga 31 Oktober 2018 dalam posisi defisit Rp23,8 triliun. Lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp125,2 triliun.
"Sampai akhir Oktober defisit keseimbangan primer jauh lebih baik dari pada Oktober tahun lalu. Sampai Oktober defisit keseimbangan primer Rp23,8 triliun," ucapnya.
Secara rinci, pendapatan negara yang sebesar Rp1.483,9 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan yang terkumpul Rp1.160 triliun atau sudah 71,7% dari target dalam APBN 2018. Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp315,44 triliun atau 114,5% dari target, serta penerimaan hibah sebesar Rp7,8 triliun atau 648,8% dari target.
"Perpajakan sebesar Rp 1.160,66 triliun, lalu PNBP sebesar Rp 315,44 triliun dan Rp 7,77 triliun pendapatan dalam bentuk hibah. Masing-masing berturut-turut pertumbuhannya sebesar 71,73%, 114,53% dan 648,84%," jelasnya.
Baca Juga: Penerimaan Negara Tembus Rp1.312 Triliun di September 2018
Sementara realisasi belanja sebesar Rp 1.720,85 triliun meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.074,4 triliun mencapai 73,9% dari pagu APBN dan tumbuh 19,6%. Lalu transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 646,4 triliun mencapai 84,4% atau tumbuh 1,2%.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus melalukan upaya perbaikan penyerapan anggaran yang lebih optimal agar masyarakat dapat lebih merasakan manfaat dari belanja yang dilakukan pemerintah," jelasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
