Seberapa Siap Masyarakat Indonesia Gunakan Mata Uang Digital?
JAKARTA –Dunia telah cepat berubah. Kebutuhan uang tunai makin berkurang seiring pesatnya pertumbuhan uang digital dan mata uang digital yang terbukti lebih praktis, aman, dan efisien. Siapkah Indonesia akan perubahan-perubahan ini?
Di sejumlah negara, mata uang digital sudah menjadi kebutuhan tak terelakkan. China, Kanada, Swedia, dan Uruguay misalnya saat ini menerapkan perubahan dan pemikiran baru untuk menyuplai mata uang digital ke publik. Bank sentral Swedia, Riks bank, bahkan merencanakan versi perdana mata uang digital yang disebut e-krona pada 2019.
Data Riksbank menunjukkan bahwa warga Swedia termasuk salah satu masyarakat yang paling sedikit menggunakan uang tunai di dunia. Tercatat hanya 13% warganya menggunakan uang tunai untuk sebagian besar pembelian terbaru di toko.
Publik dunia kini tak terasa juga makin dimanjakan dengan kehadiran uang elektronik (e-money ) yang dihadirkan para penyedia metode pembayaran. Di Indonesia misalnya bermunculan uang elektronik Go-Pay, OVO, DOKU, T-Cash dan LINE Pay. Di China dikenal Ali Pay dan WeChat, India dengan Pay TM, dan Kenya dengan M-Pesa.
Baca Juga: Kembangkan Mata Uang Digital, Indonesia Cari Ilmu dari Jepang
Perkembangan uang digital pun tak sekadar non-tunai (cashless). Kemajuan teknologi juga memunculkan mata uang kripto (crypto currency). Penggunaan mata uang digital secara aman juga mengemuka pada The Bali Fintech Agenda yang diluncurkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali, Oktober lalu.
Pekan lalu saat Singapore Fintech Festival, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde kembali mengingatkan kepada bank-bank sentral di dunia untuk merespon perkembangan teknologi dengan baik. Lagarde meminta bank sentral seperti halnya Bank Indonesia (BI) mempertimbangkan untuk menerbitkan mata uang digital saat uang menghadapi titik balik bersejarah.
Menurutnya, saat ini permintaan untuk uang tunai berkurang di berbagai penjuru dunia. Pada kondisi ini bank sentral memiliki peran menyuplai uang untuk ekonomi digital.
“Saya yakin bahwa kita harus mempertimbangkan kemungkinan mengeluarkan mata uang digital,” kata Lagarde seperti dilansir CNBC.
Tabungan yang saat ini disimpan di perbankan komersial telah berbentuk digital. “Namun mata uang digital mungkin bisa didukung oleh pemerintah dengan cara yang sama uang tunai saat ini,” tandas nya.
Dorongan Lagarde tak berlebihan. Bagi dia, mata uang digital yang didukung bank sentral dapat membantu mempromosikan inklusi keuangan, keamanan, dan privasi dalam pembayaran sebagai alternatif yang murah dan efisien dibandingkan mata uang kertas. Meski demikian dia mewanti-wanti soal berbagai risiko bagi stabilitas dan inovasi keuangan.
“Pesan saya ialah meski kasus untuk mata uang digital itu tidak universal, kita harus menyelidiki lebih lanjut, secara serius, hati-hati, dan kreatif,” ujarnya.
Baca Juga: Mengerikan, Harga Bitcoin Anjlok Rp14,9 Juta dalam 24 Jam
IMF menilai mata uang digital dapat berbentuk token yang didukung negara atau melalui rekening yang dipegang langsung di bank sentral. Mata uang kripto seperti Bitcoin di sisi lain juga menawarkan pilihan desentralisasi sehingga tidak perlu dikontrol oleh otoritas pusat. Namun Lagarde belum yakin sepenuhnya dengan mata uang kripto yang bertumpu pada kepercayaan atas teknologi.
“Regulasi yang lebih baik pada entitas ini akan tetap menjadi pilar kepercayaan,” tutur Lagarde.
Bahkan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Ripple mendapat porsi di dunia tanpa uang tunai (cashless) yang terus memperbarui diri mereka sendiri dengan harapan menawarkan nilai lebih stabil dan lebih cepat, lebih murah. Lagarde menambahkan, di dunia teknologi keuangan (fintech), negara harus memanfaatkan perubahan sehingga adil, aman, efisien, dan dinamis. Hal ini juga menjadi tujuan dari Bali Fintech Agenda bulan lalu.
