nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tarik Investasi, Izin Harus Dipermudah

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Sabtu 24 November 2018 05:13 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 23 470 1982062 tarik-investasi-izin-harus-dipermudah-qlB1t3OFtv.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah tengah mempermudah seluruh izin investasi maupun izin usaha. Apalagi, kini sudah ada kebijakan sistem perizinan online (Online Single Submission/OSS).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, meskipun dianggap sudah menunjukkan kemajuan dalam kebijakan, namun pihaknya meminta kepada pemerintah untuk lebih mengoptimalkan lagi implementasi dari beberapa kebijakan tersebut.

Sebagai salah satu contohnya adalah masalah perizinan di daerah yang menurutnya meskipun sudah ada sistem OSS namun masih belum jelas pelaksanaannya.

"Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah banyak yang bagus, tapi masalahnya implementasinya di lapangan belum jalan. Dari regulasi, perizinan. Tadinya pusat dan daerah mau diintregrasikan, misal lewat OSS belum jalan. Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Jadi policy jelas, kenyatannya enggak jalan di lapangan," ujarnya.

 Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Sistem Izin Online di Daerah yang Masih Sulit

Sebagai contoh, izin pembangunan industri properti. Di tengah lesunya bisnis properti, para pengembang masih saja menemukan hambatan soal perizinan dari pemerintah daerah sehingga membuat harga properti di dalam negeri sulit di jangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Alhasil ini kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, seharusnya izin pembangunan properti tidak berbelit.

”Meskipun pemangkasan sudah terjadi, tapi praktek di lapangan masih terjadi sehingga suapun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif,” katanya, Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

 Baca Juga: Fakta Izin Online Terpadu yang Berusia Sebulan, Nomor 3 Jadi Catatan

Menurutnya, untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain Pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua Pemda aware dan hal ini tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi.

Sementara, Konsultan Bisnis Properti F Rach Suherman menuturkan, di era otonomi daerah memiliki ekses disharmonisasi regulasi. Di mana paket kebijakan ekonomi XIII Jokowi yang sejatinya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah.

“Contoh nyata adalah penurunan PPh 5% jadi 2.5%, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5% dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit,” ungkapnya.

 Baca Juga: Rumah Seharga Rp20 Miliaran Bakal Bebas PPn Barang Mewah

Ke depan menekan praktek suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah.

Anggota Komisi II DPR RI Edi Prabowo mengatakan, perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti.

”Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinan dan bukan sebaliknya dipersulit, “ ujarnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini