Menko Luhut: Tak Ada Papa Minta Saham dalam Divestasi Freeport
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut tidak ada istilah papa minta saham dalam proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal tersebut menjawab tudingan adanya istilah papa minta saham yang kembali beredar belakangan ini.
Menurut Luhut, porsi Pemerintah Daerah Papua di saham Freeport itu murni 10%. Dan porsi sebesar itu diharapkan bisa dinikmati oleh banyak masyarakat Papua.
Apalagi menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga beberapa waktu lalu sudah menegaskan jika tidak ada tawar menawar permintaan saham pada saat proses divestasi saham Freeport berlangsung. Apalagi permintaan saham dari pihak swasta.
Baca Juga: Gubernur Papua Tolak Usulan BUMD dari Inalum
"Itu Presiden sudah beri tahu. Enggak ada papa minta saham itu. Pemda itu 10% Rakyat Papua menikmati itu," ujarnya dalam acara Coffee Morning di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Luhut juga mengatakan, porsi saham pemerintah daerah yakni sebesar 10% sama sekali tidak ada pihak swasta yang masuk ke sana. Mengenai permasalahan saham Indocopper, saat ini sendiri memang masih dimiliki swasta namun ketika divestasi rampung nantinya saham tersebut hanya akan dimiliki oleh Inalum dan Pemda Papua.
"Tidak ada titipan disama-samakan Pemda 10% murni tidak boleh ada perusahaan yang masuk di sana," tegasnya.
Baca Juga: Gubernur Papua: Banyak Papa dan Mama Minta Saham Freeport
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Gubernur Papua Lukas Enembe hadir langsung pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo meminta supaya 10% saham Freeport untuk masyarakat Papua dijaga.
Usai rapat, Lukas mengatakan, rapat tersebut membahas mengenai divestasi saham Freeport. Orang nomor satu Indonesia itu meminta supaya masyarakat Papua mendapat hak yang sesuai.
Dia menjelaskan, maksud hati-hati yang disampaikan Presiden adalah adanya orang luar Papua yang ikut meminta saham Freeport. Maka itu, proses divestasi ini pun akan dikawal dengan sebaik-baiknya hingga tuntas.
"Banyak orang minta saham. Ada papa minta saham, mama minta saham. Presiden tidak menginginkan seperti itu, tidak boleh ada orang lain masuk seperti itu. Ini untuk Indonesia," tegasnya
(Feby Novalius)
