Setara PNS, Rekrutmen Pegawai Kontrak Mulai 2019
Rekrutmen Harus Ketat
Pakar administrasi publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengatakan, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam rekrut men PPPK adalah penetapan formasi. Dia menilai harus ada analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) terlebih dahulu.
“Anjab dan ABK yang ada sekarang itu kan untuk PNS, untuk PPPK beda. Ini harus dipersiapkan dulu. Penetapannya harus matang,” ungkapnya.
Yogi menandaskan, anggaran untuk PPPK perlu dicermati sebab dalam pengadaan PPPK, anggaran tidak berasal dari APBN.
Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) harus siap mengalokasikan anggaran untuk hak keuangan PPPK. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu mengatur secara detail ihwal yang berkaitan dengan PPPK. Mulai dari mekanisme perekrutan sampai penyusunan kontrak kerja.
“Proses perekrutan akan seperti apa? Apakah menggunakan CAT? Atau ada mekanisme lain. Selain itu, ini kan sifatnya kontrak, bentuknya seperti apa? Batas minimal dan maksimal kontrak harus diatur sedetail mungkin,” ucapnya.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, rekrutmen PPPK direncanakan akan dimulai tahun depan. Namun, dia belum dapat memastikan jabatan apa yang akan dibuka dalam rekrutmen tersebut.
Dia menegaskan bahwa dalam perekrutan tetap mengutamakan sistem merit. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut pasca penekenan PP Manajemen PPPK tidak serta melakukan rekrutmen karena ada ihwal yang perlu dipersiapkan sebelum membuka seleksi PPPK. “Kalau PP ditetapkan, masih ada proses identifikasi, pengusulan, dan penetapan formasi jabatannya,” kata Bima.
(Dani Jumadil Akhir)
