nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tidak Banyak PNS Mampu Menduduki Jabatan Lebih Tinggi

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 10 Desember 2018 10:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 10 320 1989049 tidak-banyak-pns-mampu-menduduki-jabatan-lebih-tinggi-0sDCqmioV7.jpg Pegawai Negeri Sipil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hasil talent pool 2018 yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam aspek soft skills belum maksimal.

Hal ini terlihat dari persentase potensi ASN yang mampu menduduki jabatan lebih tinggi masih sangat rendah. Talent pool merupakan pemetaan hasil penilaian potensi dan kompetensi. Pada talent pool kali ini BKN menyasar 1.262 pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama dan pejabat administrator dari 110 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Dari aspek intelektualnya mungkin mengalami peningkatan, tapi belum maksimal pada aspek soft skills nya,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Baca Juga: Peserta CPNS Jalani Tes SKB, Kementerian PANRB: Jadi ASN Tak Mudah

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Purwanto menjelaskan, tahun ini BKN telah melakukan talent pool sebanyak dua kali. Kegiatan diikuti 2.194 ASN yang terdiri atas 374 JPT pratama dan 1.820 administrator telah dilakukan penilaian.

“Pada talent pool yang kedua ini melibatkan 1.262 PNS dari 110 instansi pusat dan daerah. Terdiri atas 214 JPT pratama dan 1.048 pejabat administrator di 14 instansi pusat, 10 pemerintah provinsi, 22 pemerintah kota, dan 64 pemerintah kabupaten,” ungkapnya.

Purwanto menyebutkan bahwa capaian pada aspek soft skills belum menyentuh angka yang maksimal. Hal ini tampak dari hasil pemetaan, yakni hanya 5% ASN mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. “Terhitung hanya 3,74% dari total 2.194 yang telah mengikuti penilaian memiliki kompetensi dan potensi yang tinggi. Ini yang berpotensi untuk disiapkan sebagai pemimpin masa mendatang,” ungkapnya.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengaku memang tidak banyak ASN yang dinilai mampu untuk menduduki jabatan lebih tinggi. Dia memperkirakan hanya beberapa persen saja ASN yang memiliki nilai maksimal.

“Kita kan ada sembilan level hasil penilaian talent pool. Untuk yang paling siap di promosikan itu kuadran itu di level 9,8, 7. Lalu di level 6, 5,4 itu bisa, tapi harus ada diklat, mentoring, coaching, dan yang lain. Selanjutnya yang 1,2, 3 itu tidak bisa di apa-apakan, kasarnya nunggu pensiun. Itu wajah birokrasi kita secara nasional,” paparnya.

Baca Juga: Pengantin Baru Ini Rela Tunda Resepsi Pernikahan demi SKB CPNS

Ridwan mengatakan, aspek soft skills memang saat ini di - perhitungkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dia mengatakan soft skills ini berkaitan dengan kemampuan seperti bagaimana berkomunikasi dengan publik atau bagaimana mengelola sumber daya yang ada.

“Kalau untuk jabatan struktural, kan tidak hanya kemampuan teknis, tapi juga bagaimana mengelola sumber daya manusia (SDM) dan mengelola dana. Mengelola SDM menjadi sesuatu yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Makanya, soft skills yang tinggi ada sarjana teknik nuklir bisa jadi karo humas,” ungkapnya. Ridwan menyebut pemerintah juga akan menerapkan soft skills untuk pejabat-pejabat pelaksana.

Mulai dari pejabat pelaksanalah nanti yang akan menduduki jabatan struktural. Lebih lanjut dia mengatakan, tujuan utama talent pool ada lah untuk melakukan pemetaan terhadap kompetensi pejabat pelaksana di tingkat nasional. Dia mengatakan dari hasil talent pool, BKN dan BKD mempunya gambaran bagai - mana meningkatkan kompetensi ASN yang sudah ada.

“Kami punya target dalam lima tahun 2,5 juta. Ini tahun ketiga. Mudah-mudahan besok bisa lebih masif lagi. Saat ini penggambaran kompetensi memang sekarang belum cukup. Karena baru 500 yang di - lakukan penilaian,” tuturnya.

Menurut Ridwan, talent pool ke depan akan menjadi basis data kompetensi seluruh ASN di Indonesia. Dengan ada talent pool ini, ke depan tidak perlu di - lakukan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi seperti saat ini.

“Salah satu syarat supaya seleksi terbuka tidak di perlukan lagi adanya pemetaan yang jelas, tapi belum ada instansi yang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibebaskan dari seleksi terbuka. Ya, karena belum ada yang punya pemetaan internal secara memadai,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini