Industri Hasil Tembakau Jadi Andalan Penerimaan Negara

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 19 Desember 2018 12:02 WIB
https: img.okezone.com content 2018 12 19 320 1993309 industri-hasil-tembakau-jadi-andalan-penerimaan-negara-WnWJd9FvLf.jpg Foto: Koran Sindo

JAKARTAIndustri hasil tembakau (IHT) merupakan industri padat karya dan tenaga kerja dengan sumbangsih besar bagi penerimaan negara. Sayangnya, di sisi lain, baik produk yang berupa rokok hingga industrinya kerap dibatasi berbagai aturan hingga dikecam untuk dihilangkan.

Bicara dalam special dialogue “Kebijakan Industri Hasil Tembakau: Hidup Diganggu, Mati Tak Boleh”, di Jakarta, sejumlah pembicara, seperti Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Haryanto, Asisten Deputi Urusan Industri Kementerian Perindustrian Atong Soekirman, dan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, sepakat bahwa industri ini memberi penerimaan negara yang besar dibandingkan sektor lainnya.

Dikatakan Nirwala, IHT adalah andalan penerimaan negara dan bergantung pada industri ini sangat banyak mencapai 6,1 juta orang tenaga kerja yang terserap. “Kalau IHT ini dihapus pada 2020 misalnya, terus akan kemana jutaan orang ini? Jika melihat penelitiannya Drajad Wibowo, 1% pertumbuhan ekonomi (angka moderat) itu harus bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak 300.000 orang, kalau pabrik rokok ditutup harus diberikan lapangan kerja baru, maka pertumbuhan ekonomi harus 20%, belum ditambah 5,4% pertumbuhan per tahun,” ungkapnya.

Baca Juga: Peran Besar Industri Tembakau, Anak Haram yang Jadi Tulang Punggung Keluarga

Jika dilihat lebih dalam, penerimaan negara dari industri mencapai Rp148 triliun, kata Nirwala, jika industri ini dihapus harus duduk bersama semua unsur dan mencari solusi penggantinya bagi penerimaan negara. “Rp1 triliun dari penerimaan itu berguna untuk 1 juta anak sekolah lewat BOS, membantu ibu melahirkan 1,5 juta orang, dan lainnya. Kalau penerimaan ini hilang, semua sektor harus bicara dan cari solusinya,” katanya. Sementara itu, kontribusi terhadap fiskal dari industri hasil tembakau sangat besar, yakni mencapai 61,4 %, sedangkan jasa keuangan hanya berada di urutan kedua sekitar 26,4%. Karena itu, ungkap Nirwala, kita tidak bisa serta-merta menyebut industri ini harus dihilangkan atau lainnya.

Kini, untuk menghadapi 2019 terdapat empat pilar sedang dihadapi industri IHT, yakni masalah pembatasan konsumsi, keberlangsungan industri, penerimaan negara, dan pemberantasan rokok ilegal. Tak hanya itu, sejumlah peraturan pemerintah daerah atau perda juga jadi batu sandungan bagi keberlangsungan industri padat modal ini.

Perda Kawasan Tanpa Rokok

Kementerian Dalam Negeri menilai Perda KTR Kota Bogor yang disebut-sebut telah disahkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/ 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah IV B Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Wahyu Perdana Putra mengatakan soal perdebatan pelaksanaan Perda KTR.

rokok

“Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tidak boleh bertentangan dengan nilai umum dan kesusilaan,” ucapnya di Gedung BEI di Jakarta, Senin (17/12). Kementerian Dalam Negeri memastikan tata kelola peraturan daerah kawasan tanpa rokok (KTR) yang dikeluarkan pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan pemerintah No.109/2010, tetapi hingga saat ini peraturan daerah kawasan tanpa rokok itu belum sesuai akan kebutuhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Wilayah IV B DIT Produk Hukum Daerah Kemedagri Wahyu Perdana Putra menilai, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok bisa saja dibatalkan.

Namun, dalam aturan itu terdapat ruang untuk pengawasan dan pembinaan masyarakat agar hidup sehat. Dalam pelaksanaannya, Perda KTR ternyata ikut menjadi masalah bagi para pelaku usaha. Misalnya, pelarangan pemajangan produk rokok di toko-toko ritel di Bogor. Padahal peraturan nasional, aturan yang wajib menjadi acuan dalam menyusun Perda KTR justru tidak melarang hal itu. Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bogor yang melarang pemajangan produk tembakau atau rokok di toko-toko ritel modern menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk warga usaha yang berada di Kota Bogor.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Gunawan Baskoro mengatakan, peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan nasional jelas menimbulkan kebingungan di lapangan. “Kami tidak memiliki aturan main yang jelas, karena di level nasional (pemajangan produk rokok) boleh, sementara di level daerah dilarang,” ujarnya.

(Djaka Susila)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini