nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

OTT Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki: Saya Menyesal dan Terkejut

Jamilah, Jurnalis · Sabtu 29 Desember 2018 14:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 29 470 1997500 ott-pegawai-kementerian-pupr-menteri-basuki-saya-menyesal-dan-terkejut-2E5RXkHtxt.jpeg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sangat menyesalkan atas kejadian peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Kementerian PUPR.

“ Saya sangat menyesalkan dan terkejut mengetahui peristiwa tersebut di saat upaya kami menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan informasi yang kami terima melalui media online, ada anggota kami di bidang air minum yang berkantor di Penjompongan yang terkena OTT. Lebih jelasnya belum saya ketahui. Saya menugaskan Inspektur Jenderal untuk datang ke KPK untuk mengolah informasi lebih lanjut,” Jelas Menteri Basuki, Jakarta, Sabtu(29/12/2018).

Menteri Basuki juga menjelaskan Kementerian PUPR diserahi amanah dan tanggung jawab untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia yang bersumber dari APBN.

Besaran anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PUPR pada 2014-2018 berkisar antara 80-100 triliun rupiah. Setiap tahunnya, jumlah paket pekerjaan yang dilelang oleh Kementerian PUPR berkisar antara 10.000-11.000 paket yang diikuti oleh kontraktor dan konsultan selaku penyedia jasa.

Baca Juga: OTT KPK di Kementerian PUPR Dikabarkan Tangkap Pegawai Ditjen Cipta Karya

Pada 2018, 78% atau setara Rp88,4 triliun dari total anggaran Kementerian PUPR Rp113,7 triliun, merupakan kegiatan kontraktual (belanja modal) yang terbagi ke dalam 10.715 paket kegiatan konstruksi maupun konsultasi.

Terhadap paket kontraktual tersebut dilakukan pengadaan barang dan jasa oleh kelompok kerja (Pokja) yang berjumlah 888 Pokja dengan jumlah anggota 2.483 orang.

Belanja anggaran dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggungjawab kegiatan yang berada di Kantor Pusat dan Kantor Balai dengan jumlah sebanyak 1.165 Satker DAN 2.904 PKK yang tersebar di Indonesia.

basuki

Mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- Peraturan Presiden (Perpres) Np 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

- Peraturan LKPP No 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia

- Peraturan LKPP no 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

- Permen PUPR no. 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas permen Pu no 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaannya, Kementerian PUPR senantiasa didampingi dan diawasi secara internal oleh Inspektorat Jenderal, serta secara eksternal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan Pembangungan (BPKP), dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan di Pusat dan Daerah (TP4P/D) Kejaksaan Agung/Tinggi Negeri.

Baca Juga: KPK Dikabarkan Lakukan OTT di Lingkungan Kementerian PUPR

Selain itu, Kementerian PUPR juga terus bekerjasama dengan asosiasi yang menjadi wadah organisasi kontraktor dan konsultan untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan tertib.

Pada setiap proses pelelangan terjadi kompetisi yang ketat antar jasa sehingga sangat rentan terhadap praktik-praktik tercela, baik yang dilakukan secara sepihak penyedia jasa, maupun yang melibatkan penyedia jasa dan unsur Satker, PPK, dan Pokja.

Sebagai langkah pencegahan bagi para pelaksana kegiatan dari unsur Satker, PPK, dan Pokja, Kementerian PUPR telah menerapkan mekanisme pengawasan ketat dan berjenjang mulai tahap pelelangan hingga pelaksanaan paket-paket kontraktual.

Dalam berbagai Rakor/Raker yang bersifat khusus, atau dalam kesempatan lainnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya untuk menghindari prilaku koruptif dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PUPR.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini