OTT Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki: Saya Menyesal dan Terkejut
JAKARTA - Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sangat menyesalkan atas kejadian peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Kementerian PUPR.
“ Saya sangat menyesalkan dan terkejut mengetahui peristiwa tersebut di saat upaya kami menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan informasi yang kami terima melalui media online, ada anggota kami di bidang air minum yang berkantor di Penjompongan yang terkena OTT. Lebih jelasnya belum saya ketahui. Saya menugaskan Inspektur Jenderal untuk datang ke KPK untuk mengolah informasi lebih lanjut,” Jelas Menteri Basuki, Jakarta, Sabtu(29/12/2018).
Menteri Basuki juga menjelaskan Kementerian PUPR diserahi amanah dan tanggung jawab untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia yang bersumber dari APBN.
Besaran anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PUPR pada 2014-2018 berkisar antara 80-100 triliun rupiah. Setiap tahunnya, jumlah paket pekerjaan yang dilelang oleh Kementerian PUPR berkisar antara 10.000-11.000 paket yang diikuti oleh kontraktor dan konsultan selaku penyedia jasa.
Baca Juga: OTT KPK di Kementerian PUPR Dikabarkan Tangkap Pegawai Ditjen Cipta Karya
