Selain itu, Kementerian PUPR juga terus bekerjasama dengan asosiasi yang menjadi wadah organisasi kontraktor dan konsultan untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan tertib.
Pada setiap proses pelelangan terjadi kompetisi yang ketat antar jasa sehingga sangat rentan terhadap praktik-praktik tercela, baik yang dilakukan secara sepihak penyedia jasa, maupun yang melibatkan penyedia jasa dan unsur Satker, PPK, dan Pokja.
Sebagai langkah pencegahan bagi para pelaksana kegiatan dari unsur Satker, PPK, dan Pokja, Kementerian PUPR telah menerapkan mekanisme pengawasan ketat dan berjenjang mulai tahap pelelangan hingga pelaksanaan paket-paket kontraktual.
Dalam berbagai Rakor/Raker yang bersifat khusus, atau dalam kesempatan lainnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya untuk menghindari prilaku koruptif dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PUPR.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.