Relaksasi DNI Perlu Pertimbangkan Kelanjutan Usaha UMKM
JAKARTA – Rencana pelaksanaan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) diharapkan tidak hanya berorientasi pada upaya memasukkan investasi ke Indonesia. Pemerintah perlu juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi pelaku usaha lainnya dalam industri di sektor yang jadi terbuka bagi investor asing itu.
Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indo nesia (UI) Ainul Huda mengatakan, pemerintah terlihat mendasarkan putusannya merelaksasi DNI dari daftar realisasi investasi milik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang masih nol.
“Keinginan pemerintah untuk menarik investasi masuk tentu kita apresiasi. Tapi, dalam membuat kebijakan harus juga mempertimbangkan aspek lainnya seperti persaingan industri maupun keberpihakan terhadap pelaku usaha dalam negeri,” ujarnya, di Jakarta.
Baca Juga: Soal DNI, Pengusaha Nasional-Asing Harus Diperlakukan Sama
Apalagi, lanjut dia, banyak pelaku usaha dalam negeri merupakan pelaku usaha UMKM yang akan kesulitan bila menghadapi persaingan dengan pemodal asing. “Seperti pelaku usaha pengupasan umbi-umbian, percetakan, printing , sektor jasa survei, jajak pendapat atau penelitian pasar. Sektor-sektor itu sudah ada pelaku industrinya dan tidak juga merupakan sektor yang mendatangkan investasi besar,” katanya.
Baca Juga: Butuh Modal Besar, DNI Sebaiknya Diarahkan untuk Pelabuhan dan Bandara
Ainul pun menyarankan agar pemerintah fokus kepada kebijakan ekonomi yang bisa mendatangkan investasi besar dan tidak mengganggu pelaku usaha UMKM yang sudah ada di industri itu. Sebelumnya, kalangan dunia usaha juga menolak kebijakan relaksasi DNI yang bisa memukul pelaku usaha UMKM dan dalam negeri.
Ketua Badan Otonom Hipmi Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, relaksasi DNI cenderung tidak efektif menarik investasi asing. Relaksasi DNI ini bahkan membawa kegaduhan ekonomi di kalangan pelaku UMKM di Tanah Air.
(Feby Novalius)
