nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenkeu Revisi Aturan Kredit Pajak Luar Negeri

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 09 Januari 2019 21:49 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 09 20 2002287 kemenkeu-revisi-aturan-kredit-pajak-luar-negeri-Zejrbzuwhb.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merevisi aturan kredit pajak luar negeri. Hal ini untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian, juga mendorong wajib pajak untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

"Manfaat P3B antara lain dapat berupa pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan dari pengenaan pajak di luar negeri," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga dalam keretangan tertulis, Rabu (9/1/2019).

Revisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Aturan baru tersebut mulai berlaku pada 31 Desember 2018 dan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002.

"PMK ini memberikan klarifikasi dan petunjuk yang lebih detil mengenai tata cara penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat diakui dan tata cara pelaporannya," katanya.

Baca Juga: Menkominfo: Selebgram Harusnya Dikenai Pajak

Secara garis besar, beleid tersebut mengatur penentuan negara sumber penghasilan luar negeri yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Sehingga diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum mengenai pengadopsian per country limitation (penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan dan per negara).

Selain itu, pemerintah juga mengatur penghasilan luar negeri yang dimasukkan dalam penghasilan kena pajak merupakan penghasilan neto.

Penentuan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) luar negeri yang dapat dikreditkan juga diubah, menjadi yang paling rendah di antara: jumlah pajak luar negeri, jumlah pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dan jumlah tertentu tetapi tidak dapat melebihi pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak.

"Selain itu, pengaturan mengenai kredit pajak oleh suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, kini ditentukan secara terpisah untuk masing-masing suami atau istri," jelasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Penurunan Pajak Penghasilan Badan

Lalu perubahan pada syarat dokumen yang dibutuhkan hanya bukti pembayaran atau bukti pemotongan pajak luar negeri, dan tidak ada kewajiban untuk melampirkan dokumen tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Sebelumnya, permohonan kredit pajak luar negeri perlu dilampirkan dengan laporan keuangan, laporan pajak, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

"Ketentuan tersebut juga mengatur secara spesifik soal kredit pajak luar negeri atas penghasilan dari trust," lanjutnya.

Kemudian aturan kredit pajak atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh diubah menjadi tidak termasuk dalam cakupan PMK ini. Namun, kredit pajak atas dividen ini mengikuti ketentuan dalam PMK yang mengatur khusus tentang dividen.

"Sama seperti peraturan yang sebelumnya, kelebihan PPh luar negeri yang tidak dapat dikreditkan tidak diperkenankan untuk diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi," papar Hestu

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini