nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Pajak E-Commerce Terbit, Ini Rinciannya

Rikhza Hasan, Jurnalis · Sabtu 12 Januari 2019 13:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 12 320 2003521 aturan-pajak-e-commerce-terbit-ini-rinciannya-2BNIODqab8.jpg Ilustrasi E-Commerce: Reuters

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) pada 31 Desember 2018.

Dalam peraturan tersebut, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Melansir dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Sabtu (12/1/2019), dengan dikukuhkannya menjadi PKP, peraturan tersebut juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Baca Juga: Selain Agus Marto, Masih Ada Eks Pejabat yang Jadi Bos Startup Digital

Selain itu, para pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.

Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum memiliki NPWP, menurut PP ini, yaitu

a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platfonn Marketplace;

b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace, untuk melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK.

e-commerce

PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/ atau JKP (Jasa Kena Pajak) secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, menurut PMK ini, mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PMK ini menegaskan, PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/ a tau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace.

Wajib Melaporkan

Menurut PMK ini, Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/ atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.

“Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PMK ini.

Dalam PMK ini ditegaskan, PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan, seperti

a. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;

b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan

c. penyerahan BKP dan/ atau JKP selain sebagaimana dimaksud, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/ atau JKP, dan wajib membuat Faktur Pajak.

Baca Juga: Bos JD.com Tak Jadi Dituntut Atas Dugaan Pelecehan Seksual

Selanjutnya, pelaporan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud dilakukan dalam SPT Masa PPN.

Menurut Pasal 15 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Pemerintah menilai perlu untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (E-Commerce). Hal tersebut dilakukan agar para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai dengan model transaksi yang digunakan.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini