nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Jangan Kira Kita Cuma Utang, Utang dan Utang!

Kamis 31 Januari 2019 20:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 31 20 2012139 sri-mulyani-jangan-kira-kita-cuma-utang-utang-dan-utang-LcBaBATybn.png Foto: Sri Mulyani (Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sangat keliru jika pemerintah disebut mengandalkan utang untuk membangun infrastruktur, karena pemerintah sudah memiliki berbagai alternatif pendanaan dan kerja sama proyek yang sangat diminati investor.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengembangkan skema pembiayaan proyek infrastruktur berdasarkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).

 Baca Juga: Disebut Menteri Pencetak Utang, Sri Mulyani: Saya Enggak Baper

Di dalam skema KPBU, terdapat berbagai konsep yang telah melahirkan pembiayaan untuk puluhan proyek infrastruktur. Misalnya, Sri Mulyani, mencontohkan konsep penjaminan proyek infrastruktur atau infrastructure guarantee yang digunakan untuk membiayai 22 proyek infrastruktur senilai Rp200 triliun.

"Jadi kita sudah punya berbagai inovasi pembiayaan dari instrumen-instrumen ini. Sehingga, jangan sampai ada yang mengira bahwa pemerintah cuma membangun dari utang, utang, utang," kata Sri Mulyani seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, merinci kembali konsep pembiayaan KPBU lainnya seperti pendanaan pengembangan proyek (project development fund) yang telah digunakan di 15 proyek senilai Rp54 triliun.

  Baca Juga: Sri Mulyani: Utang dan Pajak Itu Instrumen Fiskal Bukan Alat Kampanye

Kemudian, konsep pendanaan viability gap fund/VGF) yang diaplikasikan di tiga proyek senilai Rp1,07 triliun dan juga konsep availablility payment yang sudah dilakukan di sembilan proyek senilai Rp24,8 triliun.

"Jadi kami memiliki rekam jejak dan cerita yang baik dari berbagai pendanaan inovatif melalui instrumen ini. Kami juga dalam hal ini menggunakan lembaga khusus (spesial vehicle institution) untuk memfasilitasi seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)" ujar Ani.

SMI dan PII tersebut digunakan pemerintah untuk mengelola atau menjembatani kerja sama pemerintah dan swasta dalam KPBU, agar pihak swasta merasa lebih nyaman dan yakin terhadap kredibilitas pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur.

"Kami ingin bisa menjembatani fleksibilitas dari sektor swasta sehingga mereka tidak memiliki alasan bahwa berhdapan dengan pemerintahan terutama Kemenkeu terlalu rigid dan terlalu sulit," ujarnya.

 Baca Juga: Sri Mulyani Disebut Pencetak Utang, Menko Luhut: Dia Menteri Ekonomi Terbaik

Pemerintah perlu mengembangkan konsep KPBU tersebut untuk memperluas sumber pembiayaan infrastruktur mengingat kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat besar.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membela Sri Mulyani. Luhut menjamin utang yang ditarik oleh pemerintah adalah untuk kebutuhan produktif. Utang juga diambil sangat hati-hati dan dilengkapi upaya untuk memitigasi segala risiko.

Luhut meminta tidak ada lagi fitnah dan hoaks mengenai utang ataupun terkait isu ekonomi dan sosial lainnya.

"Menggunakan fitnah dan (isu) agama untuk menang itu tidak bagus," kata Luhut.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini