Menurutnya, pemerintah meyakini bahwa pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau adalah kunci untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial, khususnya untuk generasi mendatang. Oleh karenanya, peran swasta bersama pemangku kepentingan lain dalam menciptakan iklim kolaborasi akan memberikan dampak yang besar bagi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
“Upaya kami untuk menerapkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sangat sesuai dengan kebijakan Indonesia saat ini untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan," ucapnya.
Baca Juga: 20 Juta Masyarakat Asean Bergantung pada Industri Sawit
Demi mencapai pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, sektor swasta siap mempromosikan pengadaan sumber daya berkelanjutan, melakukan pengembangan kapasitas untuk produksi berkelanjutan, pendidikan dan promosi untuk menggunakan produk yang berkelanjutan (menciptakan pasar yang bertanggung jawab), serta advokasi untuk perbaikan kebijakan dan standar.
"Ini diperkuat dalam persiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bawah kepemimpinan Pak Bambang yang akan didasarkan pada bukti untuk mencapai keseimbangan antara target pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan upaya untuk mengurangi emisi rumah kaca,” jelasnya.
(Feby Novalius)