nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani: Pekerja Diganti Robot, Siapa yang Bayar Pajak?

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 12 Februari 2019 13:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 12 20 2016808 sri-mulyani-pekerja-diganti-robot-siapa-yang-bayar-pajak-oRPhQQio5g.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan perkembangan teknologi telah mengubah pola tenaga kerja dari manusia menjadi mesin. Hal ini tak mungkin dihindari mengingat ke depan teknologi akan semakin berkembang pesat.

"Kita harus memahami ini, mengantisipasi, mengelola, me-manage, dan memanfaatkannya. Kalau tidak kita ketinggalan. Ini tanggung jawab yang berat, bagaimana respon kebijakan kita, bukan hanya mengantisipasi ini, tapi juga bagaimana menyiapkan masyarakat untuk menghadapinya," ujar dia dalam seminar mengenai digitalisasi di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: Tax Ratio Alat Ukur Kebocoran Negara, Kemenkeu: Keliru

Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mampu membuat inovasi sehingga mampu menyeimbangi perkembangan zaman. Pasalnya, fenomena banyaknya pekerjaan yang tergantikan oleh robot, maka akan merubah kebijakan fiskal ke depan.

Dia menjelaskan, ketika para robot yang bekerja maka yang perlu dikaji siapa yang perlu membayar pajak. Sebab, tanpa pajak akan sulit untuk melakukan pembangunan negara.

"Jangan anggap ini fiksi, Kemenkeu ada dalam core (lingkup) ini. Siapa yang dapat income kalau diganti robot? Siapa yang bayar pajak? Siapa yang bangun public utility dan public services?," kata dia.

Baca Juga: Lapor Pajak, WP Wajib Gunakan E-Filing

Sri Mulyani pun menekankan, Kemenkeu harus mampu menjadi lembaga pemerintahan yang terdepan untuk beradaptasi menghadapi perkembangan ini. Hal ini dilakukan dengan menciptakan budaya digital di lingkungan kerja.

"Kalau Kementerian Keuangan sebagai policy maker hanya fokus APBN, mikir jelasin utang, padahal kita di lingkup perubahan itu maka jangan kaget kalau kita mikirnya sepele, Indonesia hanya dijadikan pasar. Sebanyak 55 juta masyarakat kita punya daya beli yang mantap, pengguna telpon genggam, pertumbuhan internet double digit, ini potensial sebagai market," ujarnya.  

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini