
"Jangan anggap ini fiksi, Kemenkeu ada dalam core (lingkup) ini. Siapa yang dapat income kalau diganti robot? Siapa yang bayar pajak? Siapa yang bangun public utility dan public services?," kata dia.
Baca Juga: Lapor Pajak, WP Wajib Gunakan E-Filing
Sri Mulyani pun menekankan, Kemenkeu harus mampu menjadi lembaga pemerintahan yang terdepan untuk beradaptasi menghadapi perkembangan ini. Hal ini dilakukan dengan menciptakan budaya digital di lingkungan kerja.
"Kalau Kementerian Keuangan sebagai policy maker hanya fokus APBN, mikir jelasin utang, padahal kita di lingkup perubahan itu maka jangan kaget kalau kita mikirnya sepele, Indonesia hanya dijadikan pasar. Sebanyak 55 juta masyarakat kita punya daya beli yang mantap, pengguna telpon genggam, pertumbuhan internet double digit, ini potensial sebagai market," ujarnya.
(Feby Novalius)