nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Susun Pagu Anggaran 2020, Menhub Kurangi Ketergantungan APBN

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 12:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 13 20 2017280 susun-pagu-anggaran-2020-menhub-kurangi-ketergantungan-apbn-L8hoXftWwF.jpg Foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melakukan penyusunan pagu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020. Namun penyusunan anggaran ini agak sedikit berbeda sebab pagu anggaran ini nantinya akan tertuang dalam aplikasi e-planning.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penyusunan lewat e-planning ini sendiri merupakan hal baru bagi Kementeriannya. Namun bukan berarti sesuatu yang baru menjadi alasan untuk tidak direalisasikan.

"Ini satu hal yang baru. Saya tidak katakan ada yang tidak bisa tapi ada yang tidak mau. Pasti mampu kita akan mau oleh karenanya kita minta dengan teliti," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

 Baca Juga: Anggaran Terbatas, Pemerintah Ajak Swasta Garap Proyek Pelabuhan

Menurut Budi, dengan adanya penyusunan pagu anggaran lewat e-planning ini bisa mendorong pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Selain itu juga adanya e-planinng ini sendiri diharapkan bisa menyusun perencanaan anggaran dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Di samping itu juga adanya e-planning itu menyusun perencanaan anggaran secara efisien akuntabel dan transparan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan good governance.

"Oleh karenanya kami ingin menjadikan pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Kementerian Perhubungan memikirkan maksimalisasi kemanfaatan," katanya.

 Baca Juga: Kemenhub Alokasikan Dana Subsidi Rp1,87 Triliun untuk Pelni

Sebagai informasi, penyusunan RKA Tahun 2020 merupakan tahun pertama pada RPJMN ke-4 Tahun 2020-2024 yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Rancangan tema RPJMN 2020-2024 yaitu lndonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, yang dapat diwujudkan dengan 5 sasaran/fokus yaitu ,Pembangunan Manusia, Energi, Pangandan SDA, Pembangunan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, Konektivitas dan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sementara tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2020 yang sedang disusun oleh Bappenas adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas adapun rancangan prioritas nasional dalam RKP meliputi Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Konektivitas dan Pemerataan, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup dan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Mengenai pelaksanaan prioritas, Kementerian Perhubungan melaksanakan Prioritas Nasional ke-duanya itu Penguatan Konektivitas dan Pemerataan dan Prioritas Nasional ke-tiga yaitu Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.

Pembangunan infrastruktur transportasi tetap memperhatikan Program Pembangunan Indonesia sentris, dengan tetap meningkatkan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana, serta Infrastruktur Transportasi Perkotaan, agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lndustri/Logistik dan untuk mendukung Program Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif melalui Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Kebutuhan alokasi anggaran dalam rangka memenuhi Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2014-2019 adalah sebesar Rp347,18 triliun, namun Pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp252,83 triliun, sehingga masih terdapat financial gap sebesar Rp94,35 triliun.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan melakukan langkah langkah untuk mengatasi selisih pendanaan tersebut dengan pendanaan alternatif melalui Kerjasama seperti Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN.

Kemudian ada juga kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) dan investasi swasta mumi untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi.

1 / 2
GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini