nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengusaha Senang Larangan Rapat di Hotel Dicabut

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 16:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 13 470 2017445 pengusaha-senang-larangan-rapat-di-hotel-dicabut-QdQHyl1iME.jpg Foto: Pengusaha Senang Larangan Rapat Dicabut (Giri/Okezone)

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambut baik terkait dicabutnya larangan rapat di hotel. Hal tersebut setelah adanya pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo tentang pencabutan larangan rapat di hotel.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya mengaku lega dengan dicabutnya larangan rapat di hotel tersebut. Sebab menurutnya, larangan tersebut sangat merugikan para pengusaha.

"Tadi sebetulnya kami merespons itu, karena merasa dirugikan. Karena berita itu (larangan rapat di hotel), teman-teman di perhotelan cukup resah," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

 Baca Juga: PNS Dilarang Rapat di Hotel, PHRI Protes

Menurut Hariyadi, isu pelarangan rapat di hotel sendiri sudah pernah muncul pada tahun 2015. Saat itu pernyataan pelarangan di hotel itu dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Ketika itu tingkat keterisian hotel mulai menurun dan banyak pengusaha yang mengeluh. Pasalnya, ada yang penurunannya mencapai 10%-15% utamanya hotel-hotel yang ada di daerah-daerah.

"Desember 2015-Maret 2016, saat itu Menteri PANRB mengeluarkan kebijakan surat edaran yang melarang kegiatan di hotel. Saat itu dampaknya luar biasa. Ada yang sampai 10%-15% okupansinya di daerah," jelasnya.

 Baca Juga: Mendagri Tidak Pernah Buat Larangan Pejabat Rapat di Hotel

Oleh karenannya lanjut Hariyadi, jika aturan tersebut kembali diterapkan akan memukul sektor perhotelan. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena mungkin saja akan banyak hotel yang tutup.

"Kondisi itu yang membuat trauma di hotel. Nanti akan memukul sektor ini (perhotelan) dan berdampak di daerah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Promosi dan Pemasaran PHRI Budi Tirtawisata mengaku bersyukur dan lega ketika Kementerian Dalam Negeri memberikan klarifikasi soal isu larangan tersebut. Yang artinya secara tidak langsung aturan tersebut memang tidak berlaku dan membuat pengusaha lega

"Kami ambil hikmahnya saja. Dari pihak hotel ada kepastian memang dari pemerintah, tidak ada rencana pelarangan. Kalau mau dikurangi enggak masalah, tapi kalau melarang itu semua langsung drop okupansinya," katanya.

 Baca Juga: Jokowi Hadiri Gala Dinner 50 Tahun PHRI

Sebagai informasi, permasalahan ini bermula dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 6 Februari lalu. Ketika itu terjadi penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur saat pembahasan RAPBD Papua.

Kejadian tersebut membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo buka suara. Dirinya memberikan instruksi agar pembahasan RAPBD sebaiknya dilakukan di kantor, bukan di hotel.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini