nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Berantas Sertifkat Konstruksi Abal-Abal, Pemerintah Pakai Sistem Digital

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 14 Februari 2019 19:05 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 14 470 2018063 berantas-sertifkat-konstruksi-abal-abal-pemerintah-pakai-sistem-digital-hUurNNl1Qv.jpg Tenaga Konstruksi Indonesia (Foto: PUPR)

JAKARTA - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional mulai fokus dalam pengembangan teknologi digital. Salah satu yang akan direalisasikan bagaimana pemberian sertifikat keahlian (SKA) lewat digital atau aplikasi.

Ketua Lembaga Penngembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Ruslan Rivai mengatakan, pemberian SKA berbasis digital untuk memberantas adanya sertifikat bodong. Karena belakangan banyak sekali sertifikat konstruksi bodong yang beredar.

"Tapi kenyataannya masih ada pemegang SKA both. Hanya digunakan untuk tender. Jadi setelah saya bilang tadi kalau di twitter ada tiwtter both nah SKA both ini akan kita berantas," ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Kementerian PUPR Terus Genjot Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kompeten

Menurut Ruslan, hanya sekitar 500.000 hingga 600.000 tenaga konstruksi dan ahli yang benar-benar memiliki sertifikat keahlian. Sementara sisanya sebagai tempelan saja dan biasanya namanya akan berbeda dengan tenaga yang dipekerjakan.

"Upaya LPJK nasional adalah bagaimana benar-benar kalau jumlahnya 500-600 ribu itu real orang. Jadi ada satu orang yang diduga meninggal dunia memiliki 10 SKA. Ada orang yang tidak pernah memohon SKA tapi ada satu perusahaan yang membuatkan sertifikat kalian," katanya.

Baca Juga: 300.000 Tenaga Konstruksi Ditargetkan Miliki Sertifikat Tahun Ini

Oleh karena itu, dengan sistem baru ini diharapkan pemberian sertifikat keahlian bisa tepat sasaran. Sebab, sertifikat tersebut bisa dibawa oleh orangnya langsung karena ada di handphone masing-masing pekerja. Tak hanya itu, pemerintah juga bisa melacak apakah benar pekerja tersebut sesuai dengan yang ada di sertifikat atau justru berbeda. 

"Kita upayakan dengan sistem baru kita upayakan dengan sistem elektronik yang menerima sertifikat yang berhak. Sertifikat elektronik itu sertifikat ke handphone (hp) pemegang artinya dia di mana pun kita bisa memonitor. Informasi kita bisa lacak dia di mana sehingga kalau dia mengaku kerja di Lampung dan dia mau memperpanjang sertifikatnya di Lampung maka ini orang yang benar," katanya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini