Mengenal HGU, Status Lahan Ratusan Hektare yang Dimiliki Prabowo
Sementara itu berdasarkan pasal 31 PP Nomor 5 tahun 1996 menyebut, luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan HGU kepada Badan Hukum ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan. Hal itu dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkutan.
Kemudian yang memegang HGU memiliki sejumlah kewajiban antara lain, membayar uang pemasukan kepada negara, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan. Selain itu, mengusahakan sendiri tanah dengan baik sesuai kelayakan usaha berdasarkan kriteria.
Pemegang HGU juga wajib membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal, memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan.
Tak lupa, pemegang HGU juga harus menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak kepada negara sesudah hak tersebut hapus, dan menyerahkan sertifikat
Di sisi lain, pemegang HGU dilarang menyerahkan pengusahaan tanah kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aturan tersebut juga memperbolehkan kepasa yang bersangkutan untuk menjaminkan tanah HGU sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak dapat beralih ke pihak lain dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan.
(Feby Novalius)
