Fakta-Fakta Holding BUMN, 2 Rampung Bulan Ini
JAKARTA – Pemerintah segera menuntaskan Holding BUMN infrastruktur serta perumahan dan pengembangan kawasan (PPK). Dua holding ditargetkan tuntas pada Februari ini.
Ada 16 holding yang akan dirampungkan Kementerian BUMN, di mana delapan holding diharapkan tuntas pada April mendatang. Sektor lain yang menjadi rencana holding adalah BUMN asuransi, keuangan, perbankan, pelabuhan, dan industri strategis seperti PT PAL dan Pindad.
Berikut beberapa fakta mengenai Holding BUMN infrastruktur dan perumahan yang telah dirangkum dari Okezone, Senin (25/2/2019).
1. Pemerintah Tuntaskan 16 Holding BUMN
Tahun ini pemerintah ingin menuntaskan target pembentukan 16 holding badan usaha milik negara (BUMN). Target ini tampak ambisius. Namun pemerintah tak memiliki pilihan banyak demi terhindar dari BUMN yang makin kelimpungan keuangannya dan berperilaku manja.
Baca Juga: Aturan Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Ditargetkan Terbit Minggu Ini
Dari 16 target holding, 2 di antaranya diproyeksikan tuntas pada Februari ini, yakni holding sektor infrastruktur serta perumahan dan pengembangan kawasan (PPK). Pada holding PPK, nantinya PT Wijaya Karya Tbk dan PT PP bergabung. Konsekuensinya, status persero pada PT PP menjadi terhapus.
2. Holding BUMN Perumahan dan Infrastruktur Rampung
Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan serta Holding BUMN Infrastruktur akan rampung pada pertengahan Februari 2019 setelah diterbitkannya akta inbreng.
Baca Juga: Pemerintah Tuntaskan 16 Holding BUMN, Ini Daftarnya
"Seperti kata Bu Menteri (Rini Soemarno) minggu lalu, holding direncanakan (rampung) pertengahan Februari. Kalau lebih cepat, lebih bagus," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Senin (28/1/2019).
3. Aturan Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan Ditargetkan Terbit Minggu Ini
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan kabar terbaru Holding BUMN Infrastruktur dan Perumahan. Holding tersebut tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk nantinya inbreng.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, PP tersebut akan segera diterbitkan. Dirinya menargetkan PP bisa rampung dalam seminggu ke depan.
"Mudah-mudahan minggu ini," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
