nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Begini Cara Perbaiki Sistem Perpajakan di Indonesia

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2019 13:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 14 20 2029879 begini-cara-perbaiki-sistem-perpajakan-di-indonesia-K9bkQliifX.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut ada beberapa komponen untuk memperbaiki tax gap atau mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara di 2019. Di mana tax gap tersebut untuk peningkatan tax ratio.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan, ada empat komponen tingkatkan hal tersebut, seperti pertama struktur ekonomi, cakupan tingkat kepatuhan komposisi pajak, hingga kebijakan pendukungnya.

"Struktur ekonomi sangat menentukan besar kecilnya tax ratio bagi seluruh negara. Kalau kita lihat, struktur perekonomian. Misalnya di pertanian, struktur kita di middle income country, kontribusi ke PDB-nya kita 13,5%, negara-negara lain 1,1%, di negara maju middle income 8,4%. Semakin tinggi sektor pertanian semakin rendah tax ratio, itu karena income-nya di bahwa subject to tax. Maka semakin kontribusi pertanian besar semakin sulit dipajaki," ujarnya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Kamis (14/3/2019).

 Baca Juga: Tak Bisa Instan, Begini Cara Dongkrak Tax Ratio RI

Dia menjelaskan, komponen kedua mengenai komposisi unit usaha di perpajakan. Kalau data BPS menunjukkan UKM di Indonesia hampir 100-an unit. Ini mostly informal sector maka semakin sulit untuk pajaki sehingga tax ratio-nya semakin rendah.

"Kalau di Singapura kontribusinya serapan tenaga kerja saja 68%, Malaysia 57,5%, kita serapan sampai 90-an%. Kalau di luar negeri juga service sektor UKM-nya kalau kita di primary sector yang 48,8%, Malaysia services 93,1%," katanya.

Dia menuturkan, tax gap muncul karena compliance gap policy dan actual revenue. Kalau di policy gap, pihaknya pilih PTKP maka itu pilihannya 1,3x lipat, negara lain 0,3 maka semakin tinggi yang tidak dipajaki.

"Kita semakin tidak bisa pajaki, ini semangatnya agar masyarakat pendapatannya semakin naik tapi membuat tax gap-nya. Tapi kita sadar ini untuk dorong ekonomi lebih lanjut," tuturnya.

Dia menambahkan, apabila compliance gap disebabkan adminstrasi perpajakan yang tidak mencakup. "Keseluruhan ini bermuara ke empat pilar kepatuhan, bagaimana kita naikkan tax ratio, kita harus tutup gap, kalau policy gap itu kesadaran tapi bisa di compliance gap yang adminsitratif. Untuk yang itu kita harus menentukan baiknya ke depan," jelasnya.

 Baca Juga: Benarkah Rasio Pajak saat Ini Terlalu Rendah?

Kesimpulannya, lanjut dia, tax ratio bukan satu-satunya alat ukur membandingkan kinerja. Di mana membandingkan dengan negara lain tidak sesimpel itu.

"Pasalnya defisinisinya harus kita yakin kan dulu dengan negara yang kita bandingkan, struktur ekonominya sama apa tidak. Maka upayanya untuk tingkatkan tax ratio kita harus minimalkan tax gap," katanya.

(dni)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini