Menteri Basuki Dorong Kerjasama Penyediaan Air Bersih dengan Swasta
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai peran serta pihak swasta sangat krusial dalam partisipasi penyediaan program air bersih. Nilai proyek pembangunan program air bersih yang sangat tinggi menjadi alasan utama pemerintah memilih menjalin kerja sama dengan badan usaha swasta.
"Kebutuhan untuk pembiayaan tidak sedikit dan lebih baik di KPBU-kan. Dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha akan lebih cepat, lebih banyak yang mengawasi dan lebih save," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya, Jumat (15/3/2019).
Proyek penyedian air bersih merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tak dapat memenuhi target hingga tahun 2019 berakhir. Saat ini proyek air bersih nasional baru mencapai angka 76% dari target yang dicanangkan pemerintah.
Selain proyek air bersih, terdapat tiga program RPJMN lain yang targetnya sulit tercapai. Tiga program tersebut ialah proyek pengendalian banjir, sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan penyediaan hunian layak. Data ini dilansir Bappenas dalam evaluasi tahun keempat RPJMN.
Baca Juga: Ada RUU Sumber Daya Air, Perusahaan Air Milik Negara Akan Ketiban Untung
