Rapat dengan BPH Migas Ditunda, Komisi VII Akan Panggil Menteri Jonan

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 18 Maret 2019 14:00 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 18 320 2031571 rapat-dengan-bph-migas-ditunda-komisi-vii-akan-panggil-menteri-jonan-HQUOJxlrj3.jpg Foto: Menteri ESDM Ignasius Jonan (Okezone)

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta badan usaha penyalur BBM dan gas bumi pada siang hari ini.

Wakil Ketua Komisi VII yang memimpin rapat pada siang hari ini Ridwan Hisjam mengatakan, penundaan rapat pada hari ini karena BPH Migas belum bisa menghadirkan data perusahaan yang masih menunggak iuran secara detail. Seperti diketahui, dalam agenda ini BPH Migas memaparkan jumlah perusahaan yang sudah membayar dan masih menunggak iuran.

 Baca Juga: Komisi VII Panggil BPH Migas hingga Bos Pertamina, Ada Apa?

Tak hanya itu, BPH migas juga memaparkan kinerja penyaluran BBM dari perusahaan yang mendapatkan izin. Selain itu, Ketua BPH Migas Fansrullah memaparkan penyaluran gas yang dilakukan oleh badan usaha.

"Rapat ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Saya minta data juga," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Ridwan menambahkan, nantinya pihaknya akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengawasan dan penugasan yang diberikan kepada BPH Migas.

"Nanti kita undang dulu Menteri ESDM Ignasius Jonan terlebih dahulu. Baru kita undang BPH Migas lagi," ucapnya.

 Baca Juga: Sumbang Rp12 Triliun, Pemda Diminta Awasi Pembayaran Pajak Bahan Bakar

Selain itu lanjut Ridwan, penundaan rapat ini juga dikarenakan peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan dan hanya perwakilan saja. Dalam undangan, peserta yang hadir dari masing-masing badan usaha adalah seharusnya direktur utama.

"Ini juga yang datang bukan direktur utamanya. Kalau yang kita undang dirut maka yang hadir juga harus dirut," ucapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini