nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Batal Kenakan Pajak untuk E-Commerce

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2019 16:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 29 20 2036748 sri-mulyani-batal-kenakan-pajak-untuk-e-commerce-TDwpALZI4a.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Beleid mengenai pajak e-commerce itu telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keputusan itu diambil dirinya lantaran dianggap terlalu menimbulkan kesimpang siuran di tengah-tengah masyarakat. Maka pencabutan kebijakan itu diharapkan bisa menghilangkan pengkhususan perlakuan pajak terhadap suatu pihak tertentu.

"Begitu banyak simpang siur, seolah-olah pemerintah buat pajak baru. Agar tidak banyak simpang siur, kami putuskan tarik PMK-nya. Dengan demikian yang simpang siur tanggal 1 April 2019 ada pajak baru itu tidak benar," ujarnya dalam konferensi pers di KPP Pratama Tebet, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

 Baca Juga: Pajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus Cermat

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertukaran informasi serta mendapat masukan dari pihak terkait, termasuk asosiasi e-commerce Indoensia atau IdEA mengenai penerbitan aturan tersebut. Hasilnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan memperkuat infrastruktur data perpajakan sebelum menerapkan aturan perpajakan untuk e-commerce.

"Dengan simpang siur itu, kami anggap perlu sosialisasi lebih lagi pada seluruh stakeholder, masyarakat, perusahaan, komunitas digital agar memahami seluruhnya. Kami juga melihat perlu antisipasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai," kata dia.

 Baca Juga: Aturan Pajak E-Commerce Berlaku 1 April 2019

Dia menambahkan, memang hingga akhir tahun 2019 IdeA masih melakukan survei yang komprehensif untuk mengetahui pandangan masyarakat luas, apakah aturan khusus bagi pajak perdagangan elektronik diperlukan atau tidak. Namun, pihaknya memutuskan untuk mencabut aturan sebelum survei tersebut rampung.

"Kita tarik saja karena substansinya enggak ada. Yang ada keributan yang muncul begitu banyak dan tidak produktif padahal tidak ada pajak baru, jadi kita menarik saja," tegas dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini