KUNINGAN - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melanjutkan kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Gemasatukata) di Kabupaten Kuningan. Hari ini, dua lokasi dikunjungi yaitu Komplek Pendidikan Persatuan Umat Islam (PUI) Cilimus dan Ponpes Mambaul Huda.
Menteri Susi didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina dan Bupati Kuningan Acep Purnama. Setibanya di MTS PUI Cilimus, rombongan disambut oleh Pengurus DPP PUI, Dr. H. Toto Toharuddin, beserta para santri dan masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan berupa 1,3 ton ikan konsumsi, 75.000 ekor benih nila, 75.000 ekor benih ikan mas, dan 1,5 ton pakan mandiri.
Safari ini dilanjutkan ke Ponpes Mambaul Huda. Menteri Susi beserta rombongan disambut oleh Pimpinan Ponpes, KH. Ubaidillah dan Ketua Yayasan, KH. Fahmi.
Baca Juga: Menteri Susi Waspadai Potensi Perang Pangan
Seperti halnya di Ponpes lainnya, di Mambaul Huda KKP menyerahkan bantuan ikan segar dan dukungan sarana budidaya, yaitu 1 ton ikan konsumsi, 12 lubang budidaya sistem bioflok, 25.000 ekor benih nila, 25.000 ekor benih ikan mas, dan 1 ton pakan mandiri.
Mengawali sambutannya dalam silaturahmi bersama santri dan masyarakat sekitar, Menteri Susi menyatakan, bahwa seiring pertumbuhan penduduk dunia yang terus terjadi, orientasi pembangunan bidang kemaritiman akan menjadi sangat penting. Bukan tidak mungkin jika kemaritiman menjadi titik tolak kehidupan masyarakat dunia, utamanya Indonesia ke depannya.
Maka pendidikan kemaritiman dan kelautan harus diperkenalkan kepada seluruh generasi muda, salah satunya melalui Ponpes yang merupakan lembaga penting pembangunan bangsa, di samping lembaga pendidikan lainnya.
Sadar akan pentingnya laut bagi Indonesia, Menteri Susi berpesan agar semua generasi bangsa mencintai, ikut menjaga dan merawat lautnya. Untuk itu, pemerintah mencanangkan pilar kedaulatan, di mana Indonesia harus dapat menguasai lautnya seutuhnya. Tidak ada negara lain atau pihak lain yang boleh mendominasi atau mengambil keuntungan dari pemanfaatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tidak pernah terbayangkan oleh kita, lebih dari 10.000 kapal ikan asing berukuran sangat besar kita usir dari laut Indonesia. Merekalah yang dulu mengeruk laut kita sehingga terjadi penurunan signifikan jumlah rumah tangga nelayan kita," tutur Menteri Susi, dalam keterangannya, Kamis (11/3/2019).
Berdasarkan Data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rentang 2003-2013, rumah tangga nelayan mengalami penurunan signifikan. Rumah tangga nelayan yang di tahun 2003 sejumlah 1,6 juta, turun menjadi 868,414 saja atau sekitar setengahnya di tahun 2013.
Baca Juga: Menteri Susi Ingin Penenggelaman Kapal Ilegal Terus Dilestarikan
"Nelayan kita susah dapat ikan, akhirnya ganti profesi. Ada yang jadi tukang becak di Kota, tukang bangunan," seloroh Menteri Susi.
Selain mengambil alih mata pencaharian nelayan, pelaku illegal fishing juga dianggap telah merugikan negara dengan berbagai cara lainnya.
"Tak hanya mengambil ikan kita, mereka juga memakai solar bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kita. Negara kita juga dijadikan tempat perbudakan manusia termasuk anak-anak seperti kasus Bejina," kata Menteri Susi.