Alasan Menteri Basuki 'Tahan' Pembentukan Holding Infrastruktur

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 21 April 2019 20:45 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 21 320 2046143 alasan-menteri-basuki-tahan-pembentukan-holding-infrastruktur-uyS9k2gn0K.jpg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Okezone

JAKARTA - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur hingga saat ini belum juga terjadi. Pasalnya, hingga saat ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono belum menandatanganani draft aturan dari holding Infrastrutkur.

Padahal para perusahaan BUMN ini sudah menyetujui untuk dilebur menjadi holding. Disisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah menyetujui peleburan tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, memang hingga saat ini dirinya yang belum menandatangani persetujuan holding tersebut. Sebab menurut Basuki, pihaknya masih menunggu pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Agung terkait rencana pembentukan holding infrastruktur.

"Belum, jadi kalau holding saya masih ingin didiskusikan lagi," ujarnya di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Menurut Basuki, belum ditandatanganinnya aturan tersebut bukanlah untuk memperlambat dan mempersulit pembentukan holding. Melainkan dirinya ingin mengkaji lebih dalam terlebih dahulu apa manfaatnya dan bagaimana dampak negatifnya.

"Saya ingin mempertanyakan apa tujuannya. Ini lagi dipelajari, katanya minta legal opinion juga, tapi saya tidak ada maksud lain kecuali itu," ucapnya.

Menurut Basuki, dirinya tidak ingin jika pembentukan holding bumn infrastruktur bisa bermasalah dikemudian hari. Sebab bisa saja ketika BUMN karya dibentuk persaingan akan semakin menurun dalam memperebutkan proyek.

Dirinya mencontohkan, biasanya ada beberapa BUMN yang ikut tender proyek sehingga membuat proyek tersebut lebih kompetitif. Akana tetapi jika dibentuk satu holding maka perebutan proyek tidak akan komptitif lagi sebab hanya satu perusahaan holding saja yang ikut dalam tender proyek.

"Dan itu tidak sesuai dengan tujuan pembentukan (BUMN) karya, history-nya," kata Basuki.

Selain itu lanjut Basuki, penggabungan sejumlah BUMN karya ini juga bisa menjadi kendala dalam hal pertolongan bencana. Sebab ketika bergabung, maka status dari perusahaan BUMN ini akan berubah menjadi swasta

"Swasta kan susah ditugaskan. Kalau bisa pun administrasinya lebih susah memanage swasta. Terutama untuk emergency," ucapnya.

Sebagai informasi, untuk holding infrastruktur nantinya akan ada enam anggota yang akan bergabung dalam Holding BUMN Infrastruktur. PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi lead. Kemudian anggotanya ada tiga BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sementara dua lagi merupakan perusahaan konsultan yakni PT Indra Karya (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero).

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini