nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Serahkan Kasus Dirut PLN Sofyan Basir ke KPK

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 24 April 2019 12:29 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 24 320 2047377 jokowi-serahkan-kasus-dirut-pln-sofyan-basir-ke-kpk-cJH2g8PgIE.jpg Presiden Jokowi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka baru dalam kasus suap dugaan pembangunan PLTU Riau-1.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan kasus korupsi PLN pada proses hukum yang berlaku. disisi lain, dirinya juga memberikan kewenangan sepenuhnya kepada KPK untuk menyelesaikan persoalan kasus korupsi ini.

"Iya, berikan kewenangan ke KPK untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah hukum yang ada dalam hal ini korupsi," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

 Baca Juga: Sofyan Basir Jadi Tersangka, PLN Janji Pelayanan Masyarakat Berjalan Baik

Sebelumnya, Direktur Jendral ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyani mengaku prihatin dengan adanya kasus ini. Dirinya menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib.ida berharap adanya kasus ini tidak menganggu pengerjaan proyek di ketenagalistrikan. Utamanya pada proyek-proyek listrik yang akan dikerjakan dalam waktu dekat.

Sebab menurutnya, hal ini menyangkut dengan pasokan listrik untuk masyarakat. Karena bagaimanpun, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas.

"Kami berharap hal ini tidak akan banyak menganggu pelaksanaan proyek-proyek ketenagalistrikan ke depannya," jelasnya.

 Baca Juga: Dirut PLN Tersangka, KESDM: Pelayanan Tetap Prioritas

Sedangkan, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, pihaknya meminta kepada PT PLN (Persero) untuk memastikan agar operasional bisa tetap berjalan dengan lancar. Sehingga masyarakat tetap bisa menikmati pelayanan listrik dari PLN.

Menurut Imam, selama menjalankan perusahaan pihaknya menitan kepada perusahaan plat merah untuk berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik. Dirinya jika mendorong pemberian informasi yang berimbang dan juga benar.

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yg benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum," katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini