Menakar Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Luar Jawa
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke wilayah di luar Pulau Jawa. Presiden berharap rencana pemindahan pusat pemerintahan yang sudah muncul sejak era Presiden Soekarno ini diseriusi demi kepentingan bangsa yang luas dan berjangka panjang.
Di mana wilayah yang tepat untuk pemindahan tersebut, Jokowi belum menjelaskan secara detail. Namun, sejumlah kalangan merespons positif keinginan Jokowi sebagaimana yang muncul dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Mereka menilai sudah saatnya pusat pemerintahan Indonesia digeser dari Kota Jakarta ke wilayah lain yang lebih layak, agar bebas banjir dan ancaman bencana lain. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama ini dinilai lokasi yang tepat untuk ibu kota baru Indonesia. Pemindahan ibu kota juga harus disiapkan secara matang dan berorientasi untuk kepentingan bangsa ke depan.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Pusat Bisnis Tetap di Jakarta
Dukungan dan masukan dari masyarakat pun sangat di butuhkan agar langkah besar ini bisa terwujud dan mampu menciptakan Indonesia menjadi bagian penting di mata dunia pada masa mendatang. Pada rapat terbatas kemarin, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan tiga opsi terkait pemindahan ibu kota. Opsi tersebut adalah ibu kota tetap di Jakarta dengan membuat distrik khusus pemerintahan, pindah di lokasi dekat Jakarta seperti area Jabodetabek, dan terakhir adalah pindah ke luar Pulau Jawa. “Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” tegas Jokowi.
Pertimbangan Jokowi cenderung ingin pindah ke luar Jawa adalah karena penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat. Dia mengungkapkan, jumlah penduduk di Pulau Jawa saat ini sudah mencapai 57% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, di Sumatera sudah mencapai 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, Papua dan Maluku 3%. “Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%,” jelasnya. Selain kepadatan penduduk, Jokowi juga mempertimbangkan kemacetan di Pulau Jawa yang cukup kronis, baik di Jakarta maupun wilayah pantura. Dia juga menyinggung persoalan banjir dan kekeringan yang terus menjadi ancaman.
Jokowi mengatakan, pembahasan pemindahan ibu kota harus berorientasi pada kepentingan lebih besar dan berjangka panjang. Dia mengingatkan jangan sampai pembahasan pemindahan ini hanya bersifat jangka pendek dan di lingkup sempit. “Kita harus berbicara tentang kepentingan lebih besar untuk bangsa, negara, kepentingan visioner, jangka panjang sebagai negara besar d alam menyongsong kompetisi global,” katanya. Jokowi mengakui bahwa pemindahan ibu kota negara ini bukanlah hal baru, bahkan sudah diwacanakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. “Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang,” ujarnya. Menurutnya, pemindahan ibu kota memerlukan persiapan yang matang dan detail, terutama dalam hal pemilihan lokasi yang tepat dengan memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis.
Wilayah Tengah Indonesia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam rapat kemarin diputuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara di luar Pulau Jawa. Setelah keputusan ini, pembahasan akan difokuskan hal-hal yang lebih teknis mulai soal desain sampai masterplan kota. Bambang mengungkapkan ada beberapa kriteria dalam penetapan lokasi ibu kota negara yang baru, di antaranya adalah terletak di tengah wilayah Indonesia, lahan yang luas baik milik pemerintah atau pun BUMN, minim risiko bencana, sumber daya air yang cukup, serta bebas pencemaran lingkungan. Bambang mengatakan ada dua skenario pemindahan ibu kota negara. Pertama adalah dengan memindahkan seluruh PNS, anggota TNI/Polri, anggota eksekutif dan yudikatif dengan seluruh keluarganya.
