nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Smelter Freeport Rampung Akhir 2022

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 05 Mei 2019 15:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 05 320 2051720 smelter-freeport-rampung-akhir-2022-3YO4jMp06r.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, hingga bulan Februari 2019, progres pembangunan smelter telah mencapai 3,86% atau hampir 100% dari rencana pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah.

"Progres pembangunan smelter PT FI sampai dengan bulan Februari 2019 sudah mencapai 3,86% sesuai dengan rencana yang kita sampaikan ke pemerintah, hampir 100% dari rencana kita. Dan ini akan terus kita selesaikan dan diharapkan pada akhir 2022 pembangunan smelter sudah selesai, sudah keluar asapnyalah," ujar Tony, dikutip dari keterangan Kementerian ESDM, Minggu (5/5/2019).

Tony menambahkan, saat ini lahan sudah siap, tinggal dilakukan pemadatan dan mengeluarkan air-air yang di dalam. Sementara pemadatan dilakukan secara paralel juga dilakukan di lahan inti yang sekitar 35 hektar dilakukan pemancangan paku bumi (piling) sambil menunggu kesiapan lahan yang lainnya, secara bertahap akan matang.

Baca Juga: Menteri Jonan Minta Freeport Listriki 8.000 Rumah di Papua

“Smelter PT FI yang rencananya akan dibangun di Gresik, Jawa Timur ini akan mengelola 2 juta ton konsentrat,” tuturnya.

Tony menjelaskan, dibutuhkan dana investasi sekitar USD 2,8 miliar dan sudah banyak lembaga keuangan yang berminat untuk membiayai investasi pembangunan smelter ini, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan. UU Nomor 4 Tahun 2009 ini mensyaratkan bahwa pengelolaan minerba tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Baca Juga: Menteri Jonan: Tak Boleh Lagi Ada Perasaan Freeport Milik Asing

Pemerintah akan memastikan perusahaan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Melalui tim pengawasan independen (independent verificator), Pemerintah akan mengevaluasi progress pembangunan smelter setidaknya enam bulan sekali. Jika perkembangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan ke Pemerintah makai izin ekspornya akan dicabut.

"Izin ekspor itu setiap tahun dikeluarkan, dan evaluasinya setiap enam bulan. Syaratnya apa?, kalau dia membangun smelter sesuai dengan rencana yang yang dimasukkan kepada pemerintah, maka izin ekspor tetap diberikan. Sebaliknya jika tidak sesuai maka izin ekspornya bisa dicabut. Tetapi membangun smelter tetap harus dilanjutkan," ujar Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Bambang Gatot Ariyono saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke PT Freeport Indonesia.

"Izin ekspor itu fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada PT Freeport Indonesia untuk bisa melakukan kegiatan penjualan keluar selama smelternya belum terbangun sempurna," lanjut Bambang.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini