Menko Luhut Pastikan Proyek Jalur Sutra China Tak Merusak Lingkungan
JAKARTA - Proyek jalur sutra China atau yang biasa disebut Belt and Road Initiative (BRI) banyak mendapatkan respon masyarakat. Terutama dari pecinta lingkungan yang menyebut proyek ini akan merusak lingkungan dan iklim Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordiantor bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, proyek BRI ini ramah lingkungan. Karena? Pemerintah sudah melakukan kajian secara mendalam dan juga mengajukan beberapa kriteria kepada China.
Salah satu dari lima kriteria yang menjadi pegangan Program Jalur Sutra adalah harus menggunakan teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Bahkan kriteria tersebut diikuti oleh negara-negara lain yang tergabung dalam One Belt One Road (OBOR).
"Jadi kalau ada yang ketakutan (kalau teknologi proyek BRI akan merusak lingkungan), itu tidak akan terjadi," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Baca Juga: Menko Luhut Yakin RI Terhindar dari Jebakan Utang China di Jalur Sutra Modern
Menurutnya, setiap proyek terlebih dulu akan dikaji dan dilakukan studi bersama termasuk Bappenas dan konsultan asing. Sehingga segala sesuatu termasuk analisis dampak lingkungan sudah difikirkan secara matang.
"Ini supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkas Luhut.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah mencari pendanaan 28 proyek dari Program Jalur Sutra Tiongkok. Total seluruh proyek tersebut senilai USD91,1 miliar atau setara Rp1.296 triliun.
Baca Juga: Waspada! Jebakan Utang China di Jalur Sutra Modern
Namun demikian, organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut skema perjanjian BRI akan menjebak negara-negara mitra dalam jebakan utang Tiongkok. Meski Indonesia menandatangan perjanjian dalam skema B to B, namun skema yang ditawarkan pemerintah itu dinilai belum jelas.
Tak hanya itu, proyek yang bernilaai ribuan triliun itu akan membuat pemerintah Indonesia tidak peka terhadap lingkungan hidup dan iklim. Menurut catatan Walhi, dari 28 proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia, masih ada proyek-proyek listrik energi kotor batu bara.
Dari proyek yang ditawarkan Indonesia, Walhi mencatat 42 persen di antaranya merupakan proyek kotor batu bara yang tidak ramah lingkungan. Proyek itu dianggap bertentangan dengan Kesepakatan Paris yang ditandatangani sejumlah negara tentang perubahan iklim dan pelestarian lingkungan
(Feby Novalius)
