nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemindahan Ibu Kota Sudah Masuk RPJMN 2020-2024

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 09 Mei 2019 13:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 09 470 2053509 pemindahan-ibu-kota-sudah-masuk-rpjmn-2020-2024-srdqolETpL.jpg Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan, rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, hal ini semakin menguatkan realisasi pemindahan Ibu Kota dalam lima tahun mendatang.

"Masalah pemindahan Ibu Kota sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024," kata Bambang di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Dia menyatakan, nantinya pemerintah akan menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejalan dengan tahun pelaksanaan pelaksanaan pemindahan Ibu Kota.

Baca Juga: Menko Luhut: Studi Pemindahan Ibu Kota Bukan Asal-asalan

"Ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya, akan kita lakukan penyesuaian untuk masuk RKP pada tahun bersangkutan," kata dia.

Bambang pun optimistis rencana pemindahan Ibu kota ini akan berjalan dengan lancar. Lantaran, pihaknya sudah melakukan studi yang matang, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kita sudah belajar dari keberhasilan dan kegagalan ibu kota yang cukup banyak. Belajar kegagalan itu mencari upaya terbaik. Proses pemindahan ini memberikan manfaat dan sosial," ucap dia.

Selain itu menurutnya, pemindahan Ibu Kota dapat mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. "Ini memberikan kesempatan bagi daerah di luar Pulau Jawa untuk berkembang lebih cepat sehingga bisa meningkat pemerataan," tambahnya.

bambang brodjonegoro

Sekedar informasi, ada tiga kandidat pemindahan Ibu Kota yakni di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi dengan dua skenario pemindahan.

Pertama dengan anggaran Rp466 triliun untuk kebutuhan lahan mencapai 40 ribu hektare (ha) dan 1,5 juta jiwa terdiri dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kementerian dan lembaga (k/l), tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.

Skema kedua yakni dengan anggaran sebesar Rp323 triliun untuk kebutuhan lahan mencapai 30 ribu ha dan ASN yang bekerja di tingkat k/l, tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri yang bermigrasi sebanyak 870 jiwa.

(fbn)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini