Aksi Pemindahan Ibu Kota Disebut Buah Keberanian Jokowi
Menurut Msibakhun, DPR juga akan membantu proses pembuatan policy jika diperlukan Undang-Undang baru mengenai pemindahan ibu kota baru ini. Sebab menurutnya dengan pemindahan ibu kota ini, otomatis harus ada aturan baru mengingat Indonesia sendiri baru pertama kali melakukan pemindahan ibu kota pasca merdeka.
"Dan ide ini akan jadi kesalahan bagi DPR jika tidak bisa ditangkap dan distimuluasi," ucapnya.
Baca Juga: Ibu Kota Baru RI Disarankan Cukup Kota Administratif, Tak Ada Pilkada dan Hanya PNS
Misbakhun juga meyakini jika masyrakat uga akan mendukung pemerintah mengenia pemindahan ibu kota ini. Asalkan proses pemindahan ibu kota dilakukan dengan terbuka dan kredibel tanpa adanya intrik-intrik di dalamnya.
"Sepanjang tidak ada permainan yakin rakyat mendukung. Saya yakin DPR dapat kesepakatan politik di antara partai pendukung pemerintah kuat dan bulat ssaya yakin UU pemindahan Ibu Kota, bagaimana aset yang ditinggalkan, bagaiamna pembangunannya," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
