nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Maksimal Dihuni 1,5 Juta Orang, Lokasi Ibu Kota Baru Ditetapkan Tahun Ini

Senin 13 Mei 2019 14:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 13 470 2055039 maksimal-dihuni-1-5-juta-orang-lokasi-ibu-kota-baru-ditetapkan-tahun-ini-cJxlhUDfHd.jpg Foto: Giri Hartomo

JAKARTA - Pemerintah Jokowi-JK berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa yang penduduknya masih sangat sedikit. Rencana tersebut pun telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan kajian daerah mana yang nantinya bisa digunakan sebagai ibu kota baru. Ditargetkan penetapan lokasi baru ini bisa rampung pada 2019.

"Tahun 2019 ini semua kajian sudah selesai dan yang paling penting sudah ada keputusan (lokasi ibu kota baru di mana)," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Staff Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

 Baca Juga: Bakal Ada 1 Juta PNS Pindah ke Ibu Kota Baru

Bambang menambahkan, pada tahun ini juga pemerintah akan menyeleasikan dasar hukum dari pemindahan ibu kota baru ini. Rencanannya proses pembuatan Undang-Undang untuk pemindahan ibu kota sendiri bisa rampung pada tahun ini atau paling lambat pada awal 2020.

"Yang pasti beberapa produk hukum yang diperlukan awalnya adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) ini harus direvisi tentunya kalau ada wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru," jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, calon ibu kota baru nantinya tidak boleh padat penduduk seperti kondisi Jakarta saat ini. Ibu kota baru ini dipersiapkan menampung 1,5 juta penduduk yang terdiri dari anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif antara lain PNS, Polri, TNI, DPR, MA dan MK dengan masing-masing anggota keluarga 4 orang.

 Baca Juga: Aksi Pemindahan Ibu Kota Disebut Buah Keberanian Jokowi

"Ibu kota baru pun seperti saya sampaikan didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Ini jumlah yang sudah memperhitungkan jumlah maksimalnya. Karena perkiraan PNS di pusat beserta legislatif dan yudikatif. Karena DPR juga pindah, yudikatif MA, MK juga pindah perkiraan 200.000 orang," kata Bambang

"Kemudian yang Polri-TNI 25.000. Kemudian pihak keluarga yang pindah patokan satu keluarga 4 orang itu 800.000 ditambah pelaku bisnis yang mendukung kegiatan ekonomi di ibu kota baru karena pasti ada kegiatan ekonomi bisnis yang terkait dengan ibu kota baru. Sehingga total 1,5 juta orang," imbuhnya

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini