nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cegah Perang Harga, Menhub Atur Tarif Promo Ojek Online

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2019 12:46 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 24 320 2059853 cegah-perang-harga-menhub-atur-tarif-promo-ojek-online-ePndajt1x1.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengatur tarif promo ojek online yang diberikan aplikator transportasi. Tujuannya supaya tidak ada perang harga.

"Para aplikator tidak melakukan satu diskon langsung maupun tidak langsung atau perang harga. Oleh karenanya diatur," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

 Baca Juga: GoJek Vs Grab, Pemerintah Atur Tarif Promo Ojek Online

Sebelumnya, Budi Karya telah mengeluarkan aturan ojek online yang peruntukannya diutamakan bagi pengemudi. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Selain itu, Budi Karya juga menerbitkan aturan khusus untuk tarif ojek online. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan dengan Aplikasi.

"Nah kita mesti juga mengatur (diskon tarif). Kalau yang pengemudi sudah, maka pengguna yang kita mau atur," ujarnya.

 Baca Juga: Naik, Tarif Ojol Kalahkan Cicilan Kredit Motor

Saat ini, kata Budi, pengaturan soal diskon tarif ojek online sedang dikaji. Di mana isinya akan mengatus soal formulasi diskon, hal apa saja yang diperbolehkan untuk memberikan diskon dan hal yang tidak diizinkan apa.

"Kita mau pikirkan dengan baik, tapi esensinya yang mesti underline, kita mau menguntungkan semua pihak. Untuk aplikator saya mau dua-duanya setara, tidak boleh satunya tidak mendapat perlakuan setara. Jadi kita melindungi dua-duanya," tuturnya.

Menurut mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini, aturan tersebut diharapkan bisa diterbitkan sekira 2-3 minggu usai Lebaran.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini