nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terancam Pailit, Nasib Karyawan Taro Tergantung UOB

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2019 19:38 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 25 278 2060354 terancam-pailit-nasib-karyawan-taro-tergantung-uob-XKJv4P4xZb.jpeg Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, (TPSF Grup) tengah mencapai titik akhir. Pasca diterimanya proposal perdamaian PT Tiga Pilar Sejahtera dan PT Poly Meditra Indonesia oleh para kreditor di Pengadilan Niaga Semarang pada Senin, 20 Mei 2019 yang lalu dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. pada Kamis, 23 Mei 2019, kini tinggal PKPU PT Balaraja Bisco Paloma dan PT Putra Taro Paloma yang masih menjadi ganjalan.

Corporate Secretary TPS Food, Michael H.Hadylaya menuturkan, saat ini TPSF Group masih sedang fokus dalam menghadapi proses PKPU yang masih tersisa, yaitu anak usaha perseroan PT Putra Taro Paloma (PTP) dan PT Balaraja Bisco Paloma (BBP), apalagi pekan depan akan dilakukan pemungutan suara terhadap proposal perdamaian.

“Untuk Taro pekan depan akan dilaksanakan voting. Kami berharap proposal perdamaian ini bisa diterima oleh kreditor separatis maupun kreditor konkruen. Namun, setahu saya untuk kreditor konkruen mayoritas sudah ada kesepahaman.” tutur Michael kepada Okezone Sabtu (25/5/2019).

PT Putra Taro Paloma memang lebih dikenal sebagai produsen makanan ringan Taro. Sejak diakuisisi TPSF Grup pada 2011 yang lalu, Taro menjadi salah satu produk yang melambungkan nama TPSF Grup. Nilai akuisisi Taro sendiri tidak kecil. Saat itu, akuisisi makanan ringan yang dikenal public sejak tahun 80-an ini berada di kisaran Rp200 miliar.

PKPU Taro sendiri dimulai sejak tahun 2018 silam, dimana UOB mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam menyusun rencana perdamaian untuk PKPU ini, group TPSF juga melibatkan Deloitte dan pengacara papan atas Andy F. Simangunsong dari AFS Partnership.

Kuasa Hukum TPSF Group, Andi F. Simangunsong menyatakan, untuk Taro posisinya agak unik karena kreditor separatisnya hanya UOB. “Jadi, untuk kelompok kreditor separatis, suara UOB tunggal menentukan,” kata dia.

(Baca juga: Terancam Pailit, Nasib Produsen Taro Diputuskan Pekan Depan)

Pernyataan Andi tersebut sejalan dengan UU Kepailitan. Berdasarkan Pasal 281 UU Kepailitan, rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh mayoritas kreditor separatis dan mayoritas kreditor konkruen. Artinya, jika persetujuan dari kelompok kreditor separatis tidak terpenuhi, proposal perdamaian berarti ditolak.

“Kalau berhasil melewati PKPU ini, kami berharap bisa bekerja normal dan optimal kembali, terutama untuk menagih piutang-piutang distributor yang terafiliasi dengan manajemen lama, nilainya cukup signifikan bagi TPSF,” ujar Michael ketika ditanyakan apa yang akan dilakukan oleh TPSF Group setelah PKPU grup ini berakhir.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa tentunya PKPU Taro ini sangat menentukan. Karena proposal perdamaian lain yang telah disetujui baik untuk TPSF maupun TPS-PMI akan sulit dilaksanakan jika PKPU Taro tidak diterima. Padahal, berdasarkan UU Kepailitan, debitor yang gagal memenuhi perjanjian perdamaian akan mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan pailit. Artinya, nasib TPSF Group bakal ditentukan senin depan.

“TPSF Group sendiri memiliki pabrik yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan jumlah karyawan mencapai ribuan orang. Kini, nasib ratusan karyawan Taro dan para penggemar makanan ringan ini kini tergantung pada UOB pada senin depan. Bagaimana kelanjutannya?,” ungkapnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini