nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemindahan Ibu Kota Disebut Hanya Wacana, Bappenas: Kalau Cuma Isu Tak Mungkin Ada Rencana Lengkapnya

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2019 14:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 29 470 2061792 pemindahan-ibu-kota-disebut-hanya-wacana-bappenas-kalau-cuma-isu-tak-mungkin-ada-rencana-lengkapnya-oXXfYrY1Fo.jpeg Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro (Foto: Giri/Okezone)

JAKARTA - Pemindahan ibu kota Indonesia mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. Bahkan pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju daerah di luar pula jawa ini disebutsebut hanya sebagai pengalihan isu Pemilihan Presiden (Pilpres) yang saat ini panasnya masih terasa.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengalihan isu apapun. Sebab menurunya, jika pemindahan ibu kota ini hanya sebatas wacana, tidak akan mungkin memiliki master plan yang terususun rapih.

Adapun rencana pemindahan ibu kota sendiri sudah tersusun rapih dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN, penetapan lokasi paling lambat bisa diputuskan pada akhir tahun 2019. Setelah lokasi ditetapkan pemerintah akan menyiapkan draft Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota.

Baca Juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Biaya Rp466 Triliun

Setelah itu pada tahun 2020, pemerintah akan mengumpulkan lahan-lahan yang nantinya akan dibangun sebagai ibu kota baru tersebut. Sekaligus juga mengurus mengenai sertifikat lahannya agar dikemudian hari tidak bermassalah ketika pembangunan ibu kota baru dilakukan.

Bambang menambahkan, nantinya pada 2021, pemerintah akan memulai pembangunan dari ibu kota baru ini dan sudah mulai pindah pada 2024 mendatang. Pembangunan sendiri nantinya meliputi pusat pemerintahan dan juga kawasan ekonominya yang akan dibangun ditanah seluas 40.000 hektare (ha).

Khusus untuk pusat pemerintahan akan dibangun ditanah seluas 2.000 ha. Tanah seluas itu akan dibangun gedung pemerintahan baik dari Eksekutif, Yudikatif dan Legeslatif.

Sementara itu sisanya, ibu kota baru itu juga nantinya akan digunakan untuk membangun pusat kegiatan dari ibu kota baru tersebut. Misalnnya ada pembangunan perumahan yang dikhususkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyrakat umum.

Selain rumah, pemerintah juga akan membangun fasilitas penunjang lainnya. Seperti fasilitas kesehatan, hingga pendidikan yang memiliki kualitas sangat baik.

Pemerintah juga nantinya akan membangun sebuah museum. Museum yang akan dibangun sendiri nantinya tidak hanya untuk menyimmpang barang-barang tak terpakai juga. Akan tetapi ada sebuah nilai dari museum itu sendiri.

Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Butuh Rp6 Triliun dari APBN Setiap Tahun

Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, yang membuat pembangunan ibu kota baru ini lebih menarik adalah akan dibangunnya taman konservasi nasional. Nantinya, taman konservasi ini diperuntukan untuk Orang utan, yang memang Kalimantan sendiri merupakan habitat dari orang utan.

"Kalau cuma isu tidak ada rencana seperti tadi. Justur Presiden Jokowi ingin sekali supaya terealisasi," ujarnya dalam wawancara khusus dengan Okezone, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Lagi pula lanjut Bambang, wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah dirancang sejak dua tahun lalu. Namun sengaja tidak digaungkan pada Pilpres karena dikhawatirkan akan menganggu jalannya pesta demokrasi tersebut.

 "Kajiannya sudah ada sejak dua tahun lalu. Tapi karena masuk kampanye tidak digaungkan dulu," jelasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini