Fakta Terkini Defisit BPJS Kesehatan yang Tembus Rp9,1 Triliun pada 2018
4. Sri Mulyani Tak Ingin BPJS Gulung Tikar
Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan untuk tidak mengalami defisit lagi. Hal ini untuk menghindari kebangkrutan.
Sebab BPJS Kesehatan, memiliki peran sangat penting untuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Maka, perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan di dalamnya.
Dirinya meminta BPJS Kesehatan meningkatkan jumlah kepesertaannya supaya bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh.
"Program JKN penting dalam investasi manusia Indonesia. Manusia yang sehat, pandai mampu berpikir, etika baik, agama baik, dia adalah aset suatu negara. Karena itu program JKN harus terus diperbaiki," ujarnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan diminta untuk memperbaiki kualitas pelayanannya. Artinya kualitas pelayanan, ketepatan waktu untuk membayar klaim hingga jumlah rumah sakit yang bisa menanggung harus terus ditambah.
"Begitu diluncurkan masyarakat merasa seluruh hal bisa dicover, semua hal termasuk catastrophic di-cover unlimited. Ini jadi over consumed. Sekarang mau menata secara lebih baik lagi FKTP mampu menangani, mulai preventif sampai kuratif," katanya.
Baca Juga: Perbaiki Sistem Kesehatan di RI, BPJS Kesehatan Andalkan Data Sampel
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, BPJS Kesehatan juga diminta untuk memperhatikan kemampuan membayar iuran dari masyarakat. Saat ini, sudah ada perbaikan, di mana sistem BPJS Kesehatan menarik iuran berdasarkan kategori pendapatan ekonomi, bukan berdasarkan tingkat risiko.
Lalu juga yang perlu diperhatikan yakni bagaimana program ini harus berjalan berkelanjutan. Artinya BPJS harus bisa memikirkan bagaimana caranya agar instansi ini tetap bisa menyalurkan uangnya tanpa harus bangkrut.
"Jangan sampai 10 tahun gulung tikar, bangkrut. Itu terjadi di Yunani dan Italia, seberapa banyak negara biayakan masyarakat. Jadi mohon hal ini diteliti detil oleh kita semua," ujarnya.
5. BPJS Kesehatan Punya Jumlah Peserta Asuransi Terbesar di Dunia
BPJS Kesehatan mencatatkan total jumlah peserta Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 221.580.743 jiwa hingga 10 Mei 2019. Jumlah tersebut sebesar 83,94% dari total penduduk Indonesia.
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, dari angka tersebut, sebanyak 32.033.542 jiwa terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari segmen PPU swasta.
Adapun sampai dengan akhir April 2019, terdapat 265.455 badan usaha yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS.
"Dari data tersebut artinya, mulai 2014, BPJS Kesehatan bekerja keras untuk menjadi asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan jumlah peserta yang sangat banyak," ujarnya.
(Rani Hardjanti)
