PKPU Tiga Pilar Sejahtera Terganjal Fee Pengurus?
JAKARTA - Setelah sempat bernapas lega dengan didapatnya persetujuan kreditor dalam rapat kreditor pada Kamis 23 Mei 2019 silam, nasib PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPSF) belum bisa dipastikan mulus mengakhiri PKPU ini.
Perusahaan dengan kode listing AISA ini masih harus berjibaku untuk mendapatkan persetujuan pengurus terkait dengan biaya pengurusan dan honor pengurus.
Direktur Utama TPSF Hengky Koestanto menyatakan bahwa pihaknya masih mencoba mendapat keringanan dari pengurus mengenai biaya yang harus ditanggung olehnya.
"Pembicaraan awal dengan Pak Anthony Hutapea dan Pak Rizky Dwinanto selaku pengurus memang meminta sekitar hampir 60M, atau kurang lebih 2.5% dari total utang. Namun kalau segitu kita tidak sanggup untuk membayar, ganjalannya sampai sekarang masih di situ. Dengan kondisi finansial TPSF saat ini, kami seperti sudah jatuh tertimpa tangga," kata Hengky dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Mengenai besaran fee pengurus ini sebetulnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 tahun 2017 memang sudah mengatur besaran biaya pengurus. Dalam aturan tersebut, memang dimungkinkan untuk dibebankan biaya pengurus sebesar maksimal 5.5% dari total utang jika PKPU berakhir dengan perdamaian.
Baca Juga: Terancam Pailit, Nasib Karyawan Taro Tergantung UOB
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Forum Investor Ritel AISA atau lebih dikenal dengan FORSA Deni Alfianto Amris mengungkapkan keheranannya soal fee pengurus itu.
"Kalau minta 2.5% namanya itu pemerasan. 1% itu lebih masuk akal. Selama ini juga untuk PKPU lain 0.5%-1% sudah konsensus. Ini namanya pengurus mau menembak di atas kuda,”
Lebih lanjut Deni menambahkan, “Logikanya saja, nilai buku saat ini memang sekitar Rp3 triliun, namun dengan adanya laporan investigasi EY yang lalu itu berarti penyusutan nilai buku menjadi sekitar Rp300 miliar. Artinya, kalau yang diminta pengurus itu 2.5% dari utang sama saja dengan pengurus minta 20% saham AISA. Hakim harus memikirkan kelangsungan TPSF untuk karyawan dan para pemegang saham yg berinvestasi menggunakan dana tabungan mereka," ujarnya.
Terkait persoalan ini, FORSA berencana untuk bertemu dengan hakim pengawas dan Anthony serta Rizky selaku tim pengurus. “Ada persoalan kewajaran yang kami sebagai pemegang saham sangat konsern di sini," tuturnya.
Sidang PKPU AISA sendiri akan dilakukan pada hari Selasa (11/6/2019) dengan agenda homologasi. Namun agaknya homologasi akan terganjal persoalan fee pengurus. Adapun Anthony dan Rizky masih belum memberikan konfirmasi hingga saat berita ini diturunkan.
(Dani Jumadil Akhir)
