nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menperin Minta Tambahan Anggaran Rp2,88 Triliun

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 17 Juni 2019 16:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 17 20 2067396 menperin-minta-tambahan-anggaran-rp2-88-triliun-Xohj2m73j7.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan. Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Rapat tersebut untuk membahas mengenai anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun 2020.

Dalam rapat terebut, Menteri Perindsutrian Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran kepada Komisi VI. Adapun anggaran tambahan yang diusulkan adalah sebesar Rp2,88 triliun.

Menurut Airlangga, ada beberapa alasan mengapa dirinya meminta tambahan anggaran kepada Komisi VI untuk Kementerian Perindustrian. Alasan pertama adalah karena pagu anggaran Kementerian Perindustrian mengalami penurunan dari Rp3,5 triiun pada tahun 2019 hanya Rp2,9 triliun pada tahun 2020.

 Baca Juga: Tanpa Menteri Rini, DPR Setujui Anggaran Kementerian BUMN Rp345 Miliar

Menurut Airlangga, dengan berkurangnya pagu anggaran dikhawatirkan berdampak pada capaian target yang sudah ditetapkan. Apalagi pada 2020 mendatang, pihaknya akan memulai rangkaian agenda Making Indonesia 4.0.

Sebagai salah satu contohnya adalah pihaknya menargetkan net ekspor 5-10% dari produk domestik bruto (PDB). Di samping itu, dirinya juga menargetkan penambahan 10 juta lapangan kerja dan penambahan pertumbuhan PDB 1-2% per tahunnya.

“Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran Rp2,88 triliun," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).

 Baca Juga: Banyak Plafon Jatuh Timpa Pegawai, BUMN Minta Rp50 Miliar untuk Renovasi Gedung

Sementara itu, berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan S-338/MK.02/2019 tanggal 29 April 2019 perihal pagu indikatif belanja kementerian lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2,95 triliun.

Adapun alokasi belanjanya yakni untuk belanja pegawai Rp746,6 miliar, belanja operasional meliputi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan kantor maupun gedung sebesar Rp336,5 miliar, dan belanja non operasional Rp1,8 triliun meliputi kegiatan prioritas nasional dan kegiatan reguler.

"Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni Rp2,71 triliun dan PNBP atau BLU Rp236 miliar," katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini