nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tanpa Menteri Rini, DPR Setujui Anggaran Kementerian BUMN Rp345 Miliar

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 17 Juni 2019 13:54 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 17 320 2067324 tanpa-menteri-rini-dpr-setujui-anggaran-kementerian-bumn-rp345-miliar-GeI4MiFGC7.jpg Foto: Menperin Gantikan Menteri Rini Raker dengan Komisi VI

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima usulan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 2020 sebesar Rp345 miliar. Sebesar Rp50,9 miliar diperuntukan untuk merenovasi gedung Kementerian BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI Dito Ganinduto di Komisi VI mengatakan, pihaknya sudah mengambil kesimpulan untuk menerima usulan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp345 miliar. Anggaran itu antara lain dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya sebesar Rp259,4 miliar, pembinaan BUMN Rp86,3 miliar.

Komisi VI mengapresiasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN Tahun 2018 sebesar Rp227,5 miliar atau 92% dari pagu anggaran sebesar Rp247 miliar.

“Udah nerima, udah setuju dari pagu anggaran. Sekarang Rp345 miliar, sebelumnya Rp207 miliar,” ujarnya, di Gedug DPR RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Banyak Plafon Jatuh Timpa Pegawai, BUMN Minta Rp50 Miliar untuk Renovasi Gedung

Khusus anggaran renovasi gedung Rp50,9 miliar, Anggota DPR Fraksi PKS Slamet sempat mempertanyakan seberapa besar urgensinya. Sebab anggaran yang diminta cukup besar apalagi untuk renovasi bagian dalam saja.

“Kira-kira bisa diberikan gambaran atau penjelasan urgensi renovasi sudah seberapa mendesaknya. Sehingga hanya renovasi relayout dibutuhkan anggaran cukup besar Rp50,9 miliar," jelasnya.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Baca Juga: 4 BUMN Masuk Daftar Perusahaan Terbesar Dunia, Siapa Saja?

Airlangga menjelaskan, tambahan anggaran belanja ini diajukan Menteri Rini karena hendak merenovasi gedung kementerian. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk anggaran renovasi Rp50,9 miliar.

Menurut Airlangga, gedung kementerian saat ini sudah tidak nyaman untuk ditempati karyawan BUMN. Sehingga renovasi yang dilakukan sangat perlu dilakukan.

"Diperlukan renovasi dengan pertimbangan aspek keselamatan karena cukup banyak kejadian plafond jatuh menimpa pegawai. Apalagi ruang kerja saat ini tidak nyaman untuk menampung tambahan 133 pegawai baru," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini