Ada MRT dan LRT, Benarkah Macet Jakarta Mulai Terkendali?
JAKARTA – Tingkat kemacetan jalanan di DKI Jakarta bisa diturunkan bukan utopis. Sejumlah langkah Pemprov DKI Jakarta yang didukung pemerintah pusat, perlahan tapi pasti, mampu mengendalikan tingkat kemacetan di Ibu Kota.
Laporan terakhir menyebut kemacetan di Jakarta mengalami penurunan. Berdasar Indeks Lalu Lintas TomTom yang menyediakan data live tentang kemacetan lalu lintas di berbagai kota di dunia, Jakarta mengalami perbaikan terbesar sejak 2017. Kondisi ini disebut menunjukkan adanya perkembangan positif dibanding sejumlah kota di negara lain yang didera persoalan sama. Menurut laporan itu, pada 2018 ini tingkat kemacetan menurun dari 61% pada 2017 menjadi 53% pada 2018, serta menempatkan Jakarta dalam peringkat tujuh yang paling tercemar di dunia, naik dari peringkat keempat pada 2017. TomTom mencatat Senin, 18 Juni 2018, menjadi hari dengan tingkat kemacetan terendah di Jakarta. Adapun kemacetan terburuk di Jakarta tahun lalu terjadi pada Kamis, 15 Februari 2018.
Baca Juga: Pagi Ini MRT Jakarta Kembali Beroperasi Penuh Lebak Bulus-Bundaran HI
“Jakarta tercatat mengalami penurunan 8% dalam kemacetan lalu lintas pada 2018 di bandingkan 2017,” ungkap laporan Indeks Lalu Lintas Tom Tom dalam lamannya. Pemprov DKI menilai perkembangan positif tersebut terjadi sebagai wujud keberhasilan Pemprov dalam mengembangkan layanan angkutan umum terintegrasi, dan di sisi lain sebagai dampak perubahan positif di masyarakat di mana penggunaan angkutan umum sudah menjadi kebiasaan dan budaya baru masyarakat urban di Jakarta. Namun, pengamat transportasi menilai janggal apa yang di tunjukkan indeks TomTom tersebut karena parameternya di anggap tidak jelas. Di sisi lain, pihak Pemprov DKI Jakarta di tuntut agar tidak berpuas diri dengan terus melakukan pembenahan sistem lalu lintas dan transportasi.
“Capaian ini tentu akan jadi semangat bagi Pemprov dan selu ruh stakeholders transportasi untuk terus berkolaborasi mengembangkan layanan terintegrasi sehingga modal share 60% mobilitas masyarakat gunakan angkutan umum dapat di wujudkan,” ujar Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Sigit menilai hasil survei Tom Tom tersebut adalah berdasarkan perkembangan pembangunan di bidang transportasi oleh Pemprov DKI, di antaranya pembangunan jalan simpang tak sebidang seperti underpass dan flyover; penutupan per lintasan sebidang kereta api; perluasan kebijakan ganjil genap.
Pembenahan lain yang dilakukan adalah redesain Jalan MH Thamrin dan Jalan PB Sudirman sehingga semakin lebar tanpa adanya jalur lambat; pro gram Jaklingko yang merangkul angkutan umum dalam manajemen Dishub DKI sehingga angkot tidak ngetem sembarang an karena sudah mengacu pada sistem rupiah per kilometer; pengoperasian mass rapid transit (MRT) yang akan disusul operasional light rail transit (LRT); integrasi Transjakarta dengan MRT, angkutan perkotaan, dan mewadahi program Jak lingko. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemprov DKI Jakarta jangan terlalu bangga dengan hasil indeks lalu lintas TomTom. Menurut dia, penurunan kemacetan harus diukur dengan kecepatan perjalanan di seluruh ruas jalan DKI Jakarta.
“Pro gram kemacetan Pemprov DKI Jakarta belum berjalan. Baik itu Jak Lingko atau Transit Orien ted Development (TOD). Jadi, DKI jangan cepat bangga,” kata Yuke, Minggu (16/6). Yuke menjelaskan, survei TomTom dilakukan pada 2018 s e belum MRT beroperasi dan Jak Lingko baru sebatas dua tiga trayek angkutan bus kecil. Namun, saat itu ada perhelatan Asian Games yang mengubah beberapa kebijakan pengendalian lalu lintas, khususnya perluasan sistem ganjil-genap. Dalam pandangan politisi PDI Perjuangan, kemacetan itu berkurang ketika pola transportasi makro berjalan, di antaranya perbaikan dan penambahan moda transportasi yang saling terintegrasi; penambahan infrastruktur transportasi dan pengendalian lalu lintas.
