Diskon Tarif Ojol Jadi Bom Waktu bagi Grab dan Go-Jek

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 21 Juni 2019 16:15 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 21 320 2069243 diskon-tarif-ojol-jadi-bom-waktu-bagi-grab-dan-go-jek-CmdieqgsCs.jpg Ojek Online (Foto: Okezone)

JAKARTA - Diskon tarif ojek online (Ojol) bisa menjadi bom waktu bagi keberlangsungan usaha transportasi online. Pasalnya, tarif diskon ini sebagai strategi perusahaan untuk saling adu kuat menguasai pasar di Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas indonesia (UI) Harryadin Mahardika mengatakan, hilangnya persaingan akibat monopoli pelaku usaha di industri transponasi online akan langsung memperlemah posisi tawar mitranya dan konsumen.

Strategi pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga sangat rendah atau predatory pricing diduga terjadi di industri transportasi online. Mereka menggunakan predatory promotion dan deep untuk menarik perhatian masyarakat.

Baca Juga: Perang Diskon, Go-Jek atau Grab yang Lebih Dulu Bangkrut?

Di Singapura, Uber menjadi contoh dari tidak sehatnya persaingan pelaku usaha transportasi online. Uber kalah saing dengan Grab.

“Saya memberi contoh di Singapura pasca akuisisi Uber oleh Grab, tarif dinaikkan hingga 10-15% dari Maret-Juli 2018 dan diprediksi meningkat drastis 20%-30% hingga 2021,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/2/2019).

Batas Tarif Bawah-Atas Ojek Online Bakal Berlaku per 1 Mei 2019

Tak hanya itu, di saat yang sama para driver juga mulai keluar menyuarakan aspirasinya. Pasalnya insentif bagi mitra pengemudi mengalami penurunan pasca akuisisi Uber.

Berdasarkan penemuan ini, Grab didenda oleh Rp140 miliar oleh Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS).

“Ya dia pengen naikin aja karena kan tidak ada saingannya,” ucapnya.

Baca Juga: Diskon Tarif Ojek Online Tak Diatur, Grab-Go-Jek Bisa Saling 'Membunuh'?

Menindaklanjuti contoh tersebut, dirinya merekomendasikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memberikan pengawasan bagi persaingan di industri transportasi perkotaan, terutama transportasi online.

“Khususnya untuk menemukan indikasi-indikasi praktek predatory pricing yang mengarah ke persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga perlu mendukung upaya-upaya positif pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi online,” jelas Harryadin.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini